HARIANHALMAHERA.COM–Warga Kelurahan Mangga Dua Utara Ternate Selatan mulai hilang kesabaran dengan pelayana di Kantor Kelurahan yang selama ini dianggap tertutup.
Kemarin (19/1) warga pun turun melakukan aksi pemalangan kantor lurah. Dalam aksinya itu, warga meminta Wali Kota M. Tauhid Soleman, agar mencopot Julkarnaen Soamole daru jabatan Lurah Mangga Dua Utara,
Ketua RW 06, Jamrud Hi. Wahab mengaku, aksi pemalagan itu sebagai bentuk protes warga atas pelayanan serta penyaluran Dana Partisipasi Pembangunan Kelurahan (DPPK) yang tidak terbuka kepada warga.
Dia mencontohkan, pada Senin (17/1) kemarin, saat warga akan mengkonfirmasi perihal DPPK ke lurah, namun tidak digubris. “Ada kesepakatan warga untuk difasilitasi pertemuan oleh kelurahan, agar bicarakan soal dana kelurahan hanya saja tidak direspons, terkesan tidak ingin ada pertemuan dengan warga,” bebernya.
Selain itu, DPK yang sudah dicairkan pada Desember, besarannya sekitar Rp 95 juta dan sejauh ini sudah ada bentuk penyaluran, tapi oleh warga tidak tahu proses penyalurannya seperti apa, tiba-tiba sudah ada penyaluran ke warga soal anggaran ini.
Sekretaris Lurah, Dahlia Malintang mengakui, aksi warga inui sebagai bentuk kekecewaan atas sikap Lurah yang terkesan menghindar ketika warga hendak meminta pelayanan.
“Lurah sering menghindar, tidak datang ke kantor sudah dua hari terakhir ini, sehingga timbul spekulasi masyarakat kenapa Lurah menghindar, buat apa ada kantor Kelurahan sementara masyarakat butuh pelayanan Lurah tidak berada di tempat,” kata Dahlia mengutip pernyataan warga setempat.
Dia mengaku, dalam dua hari terakhir, banyak berkas yang belum ditandatangani Lurah. “Ini hanya misskomunikasi saja, tapi warga kecewa dan siang ini aksi dilakukan dengan cara palang kantor Lurah,” tukas Dahlia.
Aksi Pemalangan kantor Kelurahan itu berakhir setelah dilakukan mediasi oleh pemerintah Kecamatan dan Polsek Ternate Selatan.
Sementara Lurah Mangga Dua Utara, Julkarnain Soamole yang dikonfermasi persoalan yang terjadi merupakan masalah lama di masa jabatan lurah sebelumnya.
“Masalah ini sebenarnya janji dari mantan lurah kemarin terkait pembuatan jalan menggunakan dana warga, hanya saja belum diganti karena dijanjikan akan diganti kalau anggaran DPPK sudah cair,”akunya.
Ia mengaku, anggaran di masa dirinya menjabat lurah memang sudah cair, namun ketika dibagi per pos ternyata belum bisa mengembalikan uang warga tersebut.
“Untuk bantuan ke warga menggunakan DPPK ini ada empat pos bantuan, yakni bantuan modal usaha warung makan, jualan kue serta jajanan, bantuan modal usaha barang, dan peralatan pada kelompok Cempaka Putih serta bantuan sosial bagi warga yang tidak mampu. Semua sudah disalurkan, tinggal satu bantuan yang tanggung jawabnya dari Ibu Sekretaris kelurahan yang belum tersalurkan,” pungkasnya,” ujarnya.(par/pur)
