HARIANHALMAHERA.COM— Ini bukan pertama kali warga di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) melakukan aksi pemalangan kantor desa. Dugaan penyebabnya pun sama. Pemerintah desa (pemdes) dituding tidak transparan dalam mengelola dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).
Aksi pemalangan kantor desa ini terjadi Senin (10/6), kemarin. Warga mengaku kesal karena Kepala Desa (kades) sudah mengambil seluruh tugas dan kewenangan perangkat desa, termasuk tugas sekretaris dan bendahara desa.
“Kami kesal dengan tindakan kades. Buktinya, sampai saat ini warga tidak tahu penggunaan dana yang masuk ke desa. Apalagi tidak ada pemasangan baliho mengenai anggaran desa yang jumlahnya sekira Rp 1 miliar,” kata Iswar T Makolo, tokoh pemuda Desa Jere.
Tidak hanya itu, lanjut Iswar, warga juga menduga kades telah menyelewengkan DD tahun anggaran 2018. Buktinya, dua program di 2018 belum tuntas, yakni pembuatan jalan tani senilai Rp 200 juta dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dianggarkan sebesar Rp 150 juta. “Jalan tani hingga sekarang tidak tuntas. BUMDes juga sampai saat ini tidak difungsikan,” terangnya.
Dia juga menyebut, ada warung sembako. Tetapi setelah ditelusuri, ternyata warung tersebut bukan bersumber dari DD dan tidak dikelola BUMDes. “Itu warung pribadi kades. Tetapi dalam anggaran BUMDes dialokasikan ke warung sembako sebesar Rp 150 juta,” bebernya.
Atas nama masyarakat Desa Jere, ia pun mendesak Dinas Inspektorat mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran yang masuk ke Desa Jere tahun anggaran 2018 dan 2019. “Harus diusut sampai tuntas,” desaknya.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kades Jere terkait tudingan warga, masih terus diupayakan. Sampai berita ini naik cetak, kades belum dapat dikonfirmasi.(fik/fir)
