HARIANHALMAHERA.COM–Hubungan DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dengan sektetariat DPRD (Setwan) yang dinakhodai Abubakar Abdullah rupanya mulai retak.
Hal ini terungkap lewat desakan dibentuknya panitia khusus (pansus) oleh sejumlah anggota Deprov dalam sidang paripurna penutupan masa sidang ke I tahun 2021-2022, kemarin (24/1).
Salah satu anggota yang turut mendesak dibentuknya pansus adalah Wahda Zinal Imam. Politisi Gerindra ini bahkan mendesak agar Dewan segera mengeluarkan rekomendasi ke Gubernur untuk segera mengganti Sekwan dan Kabag Keuangan.
“Saya berharap kita keluarkan surat rekomendasi bersama supaya ini bisa dikirimkan ke gubernur dan kalau pimpinan setujuh dibentuk pansus pengelolahan keuangan di DPRD,” katanya.
Hal senada juga diutarakan Fery Lewasiwal anggota Deprov lainnya. saya setujuh dibentuk pansus pengelolahan keuangan di sekretariat DPRD,” kata Fery.
Dia meminta Pimdeprov harus jeli melihat staf dan sekretariat Dewan. “Jangan sampai mereka ini sudah bosan kerja sehingga kinerja sudah buruk kita pertahankan akan dipertontonkan oleh sekwan, dipertontonkan oleh kabag keuangan dan yang lain – lain. Jadi kalau mereka sudah bosan biarkan mereka pergi kita hanya membantu keluarkan rekomendasi,” terangnya
Sementara anggota fraksi PDIP Diane Sumendap justeru menyoroti kinerja Setwan pada peringatan ulang tahun Deprov kemarin. Dimana, sebagian besar anggota dan pimpinan Deprov justeru tidak diundang. “Kemudian ada bahasa kegiatan itu dibiayai patungan uang dari staf, luar biasa. Saya salut,” katanya
Hal ini kata Diane kontras dengan momentum ulang tahun Pemprov pada 2020 kemarin. Dimana, dia menyesalkan seluruh anggota DPRD diwajibkan memakai baju adat, namun khusus anggota Dewan perempuan diberi kain dan diminta jahit sendiri. “Padahal kami dibiayai APBD teranggarkan tetapi tidak dibayarkan tetapi kegiatan mereka patungan itu luar biasa,” ksalnya.
Karena itu, dia pun turut mendorong agar dibentuknya pansus. “Apa yang terjadi di Januari ini adalah pelecehan, kalian keterwakikan kami makanya harus terbuka masukan dari anggota tolong akamodir,” Cecarnya.
Begitu halnya dengan yang diutarakan Rusihan Jafar. Dia menilai belakangan ini pimpinan terkesan memposisikan diri sebagai Setwan dengan mengambil alih tugas – tugas kabag keuangan. “Kalau pimpinan mengambil alih kerja kabag keuangan berarti kabag keuangan diganti saja. Ini yang harus dicatat lembaga ini ketika sampaikan sesuatu itu di pimpinan DPRD tidak pada sekretariat DPRD. Karena sekretariat DPRD sifatnya hanya membantu tugas -tugas DPRD,” tukasnya.(lfa/pur)
