HARIANHALMAHERA.COM–Kementrian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan anggaran bantuan sosial (Bansos) di seluruh Provinsi. Untuk Malut sendiri, total bansos yang dikucurkan sebesar Rp 29,6 miliar yang kemarin telah diserahkan langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Harry Hikmat.
Sekjen Kemensos Harry Hikmat usai menyerahan bansos yang turut disaksikan empat anggota Komisi VIII DPR RI ini menyebutkan, bansos Rp 29,6 Miliar yang diserahkan ini terdiri dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 dan termin 1 sebesar Rp17.951.050.000.
Kemudian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp11.035.200.000, bantuan program kewirausahaan sosial (prokus) dengan anggaran Rp225.920.000, bantuan anak yatim, piatu dan yatim-piatu (Yapi) sebesar Rp 42.300.000, serta bantuan asistensi rehabilitasi sosial (Atensi) sebesar Rp420.093.000.
Khusus bantuan Atensi menurut Harry, adalah kontribusi dari UPT Kemensos yaitu, Loka Minaula Kendari, Loka Meohai Kendari, Sentra Wasana Bahagia Ternate, Sentra Nipotowe Palu, Sentra Tumou Tou Manado, dan Sentra Wirajaya Makassar.
“Jenis bantuan antara lain susu untuk lansia, beras, vitamin, masker, hand sanitizer, nutrisi, sarung, pakaian, kursi roda, bantuan pengembangan usaha, alat bantu dengar, bantuan kesehatan, tongkat aksesibilitas. Bantuan menjangkau sebanyak 562 orang dari kelompok lansia, disabilitas, tuna sosial, dan anak,” katanya.
Untuk mengecek langsung pencairan bantuan sosial dan penyerahan bantuan untuk kelompok rentan di Malut, Komisi VIII DPR pun berkunjung ke Sentra Wasana Bahagia untuk
Kordinator komisi VIII Samsu Niang mengaku dari hasil pemantauan di lapangan, sejauh ini penyaluran bantuannya sangat memuaskan. “Ini tidak lepas dari kepemimpinan Ibu Mensos Tri Rismaharini, jajaran dan para pendamping. Apresiasi untuk Bu Mensos dan jajaran,” puji Samsu.
Anggota Komisi VIII lainnya Wastam menambahkan apresiasinya terhadap semua upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan Kemensos. Termasuk dalam penanganan terhadap Yapi. “Komisi VIII akan terus mendukung semua upaya Kemensos menangani kemiskinan. Termasuk dalam penanganan Yapi,” katanya.
Sementara Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) mewanti-wanti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agara anggaran bansos dari Kemensos harus digunakan tepat sasaran. “Jadi saya berharap SKPD yang menangani anggaran ini tentu harus disiplin bisa melaksanakan tepat sasaran “kata Gubernur
Meskipun jumlahanya mencukupi atau tidak, yang pasti tepat guna dan tepat sasaran. “Kita berharap bisa dapat tambahan, tapi pagu itu yang diberikan kepada kita ya kita terima, kalau nambah kan lebih bagus.” akui AGK.
Pemprov tetap ber sinergi kordinasi untuk bantuan pemerintah pusat tetap dilakukan apalagi Komisi VIII DPR RI sangat dibutuhkan untuk mendorong sinergitas kedepan.
Disentil permintaaan tambahan anggaran oleh gubernur. Kordinator Komisi VIII DPR RI Samsu Niang, mengatakan, anggarannya bisa saja ditambah sepanjang ferivaksi datanya lengkap dan masuk DTKS.
“Saya kira berapapun jumlahnya kita akan dorong dan kita akan bantu karena kondisi negara kita ini memang tadinya kaya tiba-tiba jatuh miskin karena Covid ,saya kira usulan gubernur sesuai dengan kondisi yang ada di Maluku Utara”,Tandasnya.(lfa/pur)
