HARIANHALMAHERA.COM–Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) mengaku tidak adanya hasil yang didapat saat bersama BKD Malut ketika berkonusltasi ke Kementrian PAN dan RB menyangkut nasib 4,300 tenaga honorer di Malut, lantaran kedatangan mereka hanya diterima pejabat humas Kemenpan -RB
Padahal, Deprov berharap kedatangan mereka dan BKD setidaknya diterima pejabat eselon I di Kemenpan.
“Kita menolak, maksudnya mau diterima humas mau bicara apa. Kita minta mininal diterima salah satu eselon I tingkat deputi begitu supaya tau permasalahan mengenai kepegawaian, honor maupun segala hal,” kesal Ketua komisi I M Iqbal Ruray
Iqbal menegaskan, jika diegandakan bertemu dengan Kemenpan RB, oihaknya tetap akan menolak jika kedatangannya diterima oleh pejabat sekelas humas.
“Seakan Menpan tidak hargai daerah. Dan itu bukan cuma Maluku Utara hampir semua daerah sama kita bergiliran menunggu antrian. Saya sampai marah- marah dengan menghabiskan SPPD begini besar baru diterima kaya begini bahaya ,padahal kita mau menyampaikan dengan masalah passing grade,masalah rencana penghapusan tenaga honor di 2023 itu kan kita bicarakan kalau humas untuk apa “,kesalnya.
Padahal jauh sebelumnya surat konsultasi disampaikan dan ada respon diterima barulah berangkat. “Kelelahan juga dari Ternate ke Jakarta berapa banyak SPPD yang dikeluarkan. Saya sangat kecewa.”ungkpnya.
Meski begitu, Komisi I pun tetap berupaya mencari solusi untuk menyelamatkan ribuan honorer di Malut dengan mengundang kepala BKD idrus Asagaf. “Saat ini Kementrian Keuangan dan kementrian terkait tengah mengundang Sekda untuk membahas masalah ini,”,jelasnya.
Olehnya, Komisi i saat ini masih menunggu hasil rapat tersebut. “Nanti agendakan rapat dengan sekda. Sebenarnya kita sudah minta tapi sekda belum dataang,” jelasnya..(lfa).
