HARIANHALMAHERA.COM–Rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) oleh Pemkab Halmahera Utara dalam beberapa tahun belakangan hingga saat ini masih menunjukan tren negative. Sebab, setiap penyampaian nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD selalu devisit alias belanja lebih besar dari pendapatan.
Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2023 pun masih bernasib sama, yakni belanja kebutuhan daerah dirancang lebih besar atau melebih dari pendapatan daerah (devisit. Sebagaimana dalam sidang paripurna penyampaian nota pengantar KUA-PPAS APBD 2023 yang di gelar DPRD Halut, senin (18/7), kemarin terungkap bahwa target pendapatan daerah telah di estimasi sebesar Rp. 1.068.619.104.963,00 triliun, dimana di dalamnya terdapat target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 96.976.183.145,00 dan target pendapatan transfer sebesar Rp.931.234.611.818,00, kemudian target lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.40.408.310.000,00.
Sementara belanja daerah pada APBD tahun 2023 sebesar Rp1.097.693.462.774,00 triliun, sehingga dari belanja dan pedapatan tersebut membuat daerah harus mengalami devisit sebesar Rp.29.074.357.811,00.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Halut, Asrul Suaibun, dalam sambutannya mengatakan, penyampaian nota KUA-PPAS APBD sudah menjadi agenda rutinitas yang wajib dilaksanakan oleh Pemkab Halut. “Tahapan penyusunan APBD harus diawali dengan penyusunan KUA-PPAS dan Plafon Anggaran sementara yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan tentu berpedoman pada Perda tentang RPJMD. Ini merupakan mekanisme normatif yang harus dilalui dalam proses penyusunan Rancangan APBD,”katanya.
Proses penyusunan APBD pada dasarnya menurut politisi Golkar ini, tentu bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah. “Dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik sehingga itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan,”ujarnya.
Sementara Wakil Bupati Halut, Muhlis Tapi-Tapi mengatakan bahwa pada RKPD tahun 2023 ini Pemkab Halut mengangkat tema pembangunannya adalah ‘Mengselaraskan Keterbukaan Wilayah dan Mengurangi Kesenjangan’ yang tentunya diharapkan arah kebijakan umum anggaran tahun 2023 dapat memandu kita untuk menentukan prioritas kebutuhan daerah. “Kita juga harus memperhatikan kondisi perekonomian daerah Kabupaten Halut dengan mendesain kebijakan pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi,”ungkapnya.(sal)
