HARIANHALMAHERA.COM– Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara (Malut), jumat (29/7), telah menyelenggarakan kegiatan briefing Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) edisi Juli 2022. Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual akan tetapi pemaparannya dipusatkan di Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Malut didampingi Kepala KPP Pratama Tobelo, Helmi Afrul, Kepala KPPN Tobelo Toni, Kepala KPKNL Ternate Achmakhishna dan Kepala Bidang PPA.
Kanwil DJPb Malut, Adnan Wimbyarto menerangkan bahwa tumbuhnya perekonomian merupakan dampak dari adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan di Malut sendiri dalam capaian-capaian yang diraih tentu tidak terlepas dari instrumen APBN dan APBD dalam mengintervensi program dan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Untuk isu strategis di Maluku Utara saat ini yaitu mengenai Penyaluran Pembiayaan KUR dan Pembiayaan UMi serta Penyaluran DAK Fisik. Penyaluran Pembiayaan KUR dan Pembiayaan UMi di Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, trend realisasi penyaluran UMi mengalami kenaikan rata-rata 63,43Y5 dengan penyaluran agregat sebesar Rp 9,69 M untuk 2.379 debitur dari tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2022. Untuk Pembiayaan KUR. debitur di Maluku Utara didominasi oleh pelaku usaha pada sektor perdagangan dengan total penyaluran sebesar Rp 283,89 M kepada 4.906 debitur,”katanya.
Isu strategis lainnya menurutnya, yaitu mengenai penyaluran DAK Fisik per tanggal 30 Juni 2022 telah terealisasi sebesar Rp 305.6 M atau 17,18.
“Dari total pagu. Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah dengan persentase realisasi penyaluran tertinggi yaitu 45.9” dari pagu. Keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan masih menjadi kendala dalam proses penyaluran DAK Fisik di beberapa Kabupaten,”ujarnya.
Adapun isu lokal lanjutnya, yang dibahas adalah terkait potensi pariwisata di Malut untuk mendorong perekonomian, dimana keindahan alam Malut apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pariwisata dan untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah turut mendukung pengembangan potensi pariwisata melalui DAK Fisik untuk wisata prioritas Malut di Kabupaten Pulau Morotai.
“Terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara, diantaranya berupa peningkatan kompetensi pengoperasian SIKP oleh pemenntah daerah, meningkatkan sosialisasi dan publikasi Pembiayaan KUR dan UMi, percepatan penetapan petunjuk teknis pengadaan, melakukan bimbingan teknis pada APIP oleh KPPN, penandatanganan MoU dengan pemerintah daerah, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana, serta mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menggali potensi parwisata,”tuturnya.(dit/sal)
