TERNATE – Pembenahan yang dilakukan Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belakangan akhirnya berbuah penghargaan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi (PAN-RB).
Dimana, hasil evaluasi SAKIP Award oleh Kemenpan RB di wilayah III, Pemprov Malut mendapat nilai B dan bersama kepada 186 Pemda di wilayah itu pun dianugerahi award yang diserahkan langsung Menpan RB Syarifuddin, di Makassar (19/2) kemarin.
Menpan mengatakan penerapan SAKIP di 186 Pemda berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 triliun di tahun 2018. Penghematan ini diperoleh melalui cross cutting program yang kurang sesuai, untuk kemudian dialihkan melalui refocusing program sehingga anggaran tepat sasaran.
“Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP, bukanlah kebocoran,” katanya.
Dikatakan, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting dan yang tidak mendukung kinerja instansi.
Kementerian PANRB melalui Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) tidak habis-habisnya memberikan pendampingan kepada setiap Pemda guna menggelorakan perubahan di masing-masing daerah.
Dia berharap agar tata kelola kinerja seluruh kementerian/lembaga dan pemda, serta program programnya dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif dan efisien.
Mantan Wakapolri ini mengingatkan bahwa penyerahan hasil evaluasi SAKIP bukan menjadi ajang menang atau kalah, bukan juga sebuah kompetisi tentang angka dan nilai, namun lebih dari itu sebagai sebuah milestone atau peninggalan para abdi negara dalam menciptakan perubahan kinerja.
“Setelah sekian lama perjuangan itu mencapai titik ini, tidaklah berhenti dan berakhir disini, melainkan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan lebih baik lagi di tahun mendatang,” ujarnya.
Dia juga mengajak para kepala daerah untuk tidak lagi bekerja hanya untuk membuat laporan atau hanya untuk menyerap anggaran, namun waktunya bekerja fokus dari hulu ke hilir. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. “Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari ‘program siluman’ yang berpotensi penyimpangan,” ucapnya.
186 pemda yang mendpaat SAKIP Awars ini terdiri dari 174 pemerintah kabupaten/kota dan 12 Pemprov se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Dearah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah.
Sementara, Wagub M Natsir Thaib melalui kepala Biro Humas dan Protokoler Armin Zakaria menyatakan, hasil yang dicapai Pemprov saat ini tidak lantas membuat SKPD besar kepala.
Justru harus dijadikan acuan untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang. “Kepada SKPD agar lebih tingkatkan lagi kinerja agar supaya di tahun depan (2019) kita bisa mendapatkan nilai BB.” pintanya
Selain Pemprov Malut, hasil yang sama juga diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut), sedangkan untuk 9 daerah lainnya mendapat nilai C. (adv/tr6/pur)
