HARIANHALMAHERA.COM– Pemkab Halmahera Utara berniat melakukan pemasangan patok tapal batas wilayah Halut-Halbar di 6 Desa. Langkah itu bakal ditempuh sebagai wujud menegakkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 60 tahun 2019 tentang tapal batas.
Rencana pemasangan patok tapal batas Halbar-Halut tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halut, Jhon Anwar Kabalmay. Mantan Kabag Pemerintahan Setda Pemkab Halut ini pun mengatakan bahwa status wilayah kedua daerah tersebut sebernarnya sudah final dan memiliki kekuatan hokum yang jelas sehingga tinggal ditindaklanjut di lapangan.
“Masalah status tapal batas Halbar-Halut ini sebenarnya sudah lama selesai, namun ada yang sengaja memelihara konflik di 6 Desa, apalagi menjelang momentum pemilu terutama Pilgub tentu ada oknum-oknum elit politik manfaatkan masalah ini sebagai kepentikan politik, salah satunya PSU,”katanya, selasa (27/3).
Langkah ini dilakukan lanjutnya, sebagai bentuk tata tertib pemilu 2024 sehingga itu Pemprov Malut juga sudah harus turun dan mengambil sikap terkait tapal batas antara Halut dan Halbar ini agar penyelenggara pemilu pun tidak bingung ketika mengambil data pemilih.
“Setiap Pemilu pasti kita di Halut yang dipandang sebagai Kabupaten terjelek, karena ada beberapa tempat ini dimanfaatkan sehingga terjadilah PSU, ini yang kita pikirkan ke depan,”ungkapnya.
Sementara anggota KPU Halut, Abdul Jalil Djumudi, menuturkan bahwa untuk pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 ini KPU akan lebih memperketat terkait dengan daftar pemilih, dimana untuk masalah 6 Desa sendiri dalam pendataannya disesuaikan dengan KTP sehingga kedepannya tidak ada masalah dan KPU juga berharap tidak terjadi lagi PSU di wilayah Kao Teluk.
“Untuk TPS KPU akan siapkan seperti yang sebelumnya, jika ada masyarakat yang sebagain masuk Halba maka TPS akan di bangun di sekitar Desa Tetewang dan Bobaneigo,”tuturnya (sal)
