HARIANHALMAHERA.COM– Sejumlah program tahun anggaran 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo ternyata belum tuntas direalisasi. Kamis (6/4), Komisi III DPRD Halmahera Utara pun terpaksa memanggil Direktur Utama (Dirut) RSUD Tobelo dan manajemennya untuk menanyakan penundaan program tersebut hingga informasi soal pelayanan kesehatan yang masih dikeluhkan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Halut, Sahril Hi. Rauf, mengatakan, tujuan pemanggilan terhadpa Dirut dan staf RSUD Tobelo tersebut untuk menanyakan program yang belum selesai di tahun 2022 sekaligus DPRD mengukur penggunaan angaran APBD oleh RSUD.
“RSUD ini salah satu objek vital makanya komisi III selalu saja intens melakukan pengawasan terutama dibagian pelayanan. Dari fakta di lapangan yang kita lihat pelayanan di RSUD Tobelo ini perlu ditingkatkan, misalkan masyarakat yang sakit dan tidak memiliki BPJS pihak RSUD menetapkan beberapa syarat, seharusnya syarat ini tidak harus semuanya di minta, yang menjadi kendala karena ini sudah masuk di SOP,”katanya.
RSUD ini berdiri lanjutnya, tentu menggunakan APBD sehingga pelayanan dan pelaksanaan program harus berpihak pada masyarakat. Masalah ini menurut politisi Hanura ini, sudah berulang terjadi di RSUD sehingga perhatian serius DPRD untuk diawasi
“Kami meminta agar penggunaan Dana Alokasi Khsus (DAK) ini harus di selesaikan pada waktu yang sudah di tentukan, jika tidak selesai tepat waktu dan terjadi adendum ini juga harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang di berikan, jika ini tidak selesaikan maka kerugiannya bukan pada RSUD tapi keputusan politik anggaran yang sudah berpihak pada masyarakat,”ungkapnya.
Soal pekerjaan bangunan RSUD Tobelo sendiri sambungnya, yang sementara di bangun sudah mencapai 98 persen dan tentu akan dikawal DPRD malut public.
“Kenapa sehingga kami melakukan stresing ini, agar tidak ada opini liar dan itu akan berdampak pada masyarakat, stresing kami yang terakhir adalah saat ini di Halut penyakit mulai banyak ini kemungkinan karena jumlah penduduk yang semakin banyak, makanya dokter-dokter ahli itu harus di optimalkan,”terangnya.
Sementara Dirut RSUD Tobelo dr. Janta Boni, menuturkan bahwa dalam pertemuan dengan DPRD telah disampaikan program-program yang tertunda di tahun 2022 dan terabwa hingga 2023 ini.
“Banyak program tahun 2022 yang belum dijalankan, seperti pengembangan RSUD ke tipe B, program terkait dengan mendatang dokter spesialis dan fasilitasnya,”ujarnya.
Fasilitas dokter misalnya lanjut dr. Janta, berupa rumah dinas, mobil dinas, alat-alat kesehatan (Alkes) dan fasilitas pendukung lainnya yang belum tuntas di tahun 2022 akan direalisasi tahun 2023, namun kelancarannya butuh dukungan penuh dari DPRD Halut.
“Jika kita ingin mendatangkan dokter spesialis ke Halut ini kita harus siapkan peralatan mereka mulai dari tempat tingga alat kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka, karena setiap praktek yang mereka lakukan Alkes ini sangat penting,”tuturnya.(sal)
