HARIANHALMAHERA.COM– Tokoh adat di Kabupaten Halmahera Utara mulai ikut bersuara seputar pergeseran Saifuddin Djuba dari jabatan Kadis PUPR Malut ke Kadis Nakertrans Malut hingga akhirnya berujung dinonjobkan oleh gubernur KH. Abdul Gani Kasuba, lantaran buntut keresahan terhadap aksi aliansi pemuda Togamaloka (Tobelo, Galela, Morotai, Malifut, Loloda dan Kao).
Yason Hendrik, Kepala Suku Lina misalnya mengatakan bahwa kebijakan gubernur Malut menonjob mantan Pj Bupati Halut tersebut dianggap oleh tokoh adat Halut bahwa seolah mengiris perasaan orang Togale (Tobelo-Galela) mengingat Saifuddin sendiri merupakan salah satu putra Halut terbaik yang dipercaya untuk memegang jabatan adat, yaitu Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Sibualamo.
“Memang pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam hal ini Kadis adalah hak prerogative pimpinan daerah, akan tetapi kepala daerah dalam mengambil keputusan harus perhatikan aspek kemanusiaan dan tentunya kebijakan gubernur ini (nonjob Saifuddin) sangat melukai perasaan orang Togale,”katanya, selasa (13/6).
Saifuddin bersama beberapa orang Togale yang saat ini mendapat jabatan stragetis di pemerintah provinsi Malut lanjutnya, telah menunjukan simbol orang Togale turut berkontribusi mendorong kemajuan daerah dibawa pemerintahan AGK-Ya sehingga sikap gubernur AGK menonjob Saifuddin terasa telah mengiris perasaan orang Togale.
“Kami turut prihatin dengan sikap pak gubernur ini, beliau (pak gub) juga kan orang Togale, harusnya beliau paham dan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sebelum mengambil keputusan. Saya berharap pak gub bisa menganulir kembali pencopotan Saifuddin Djuba,”ujarnya.(rif)
