HARIANHALMAHERA.COM– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menyanggah data jumlah penduduk kemiskinan di Malut yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Bahkan, sanggahan itu datang langsung dari Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK). USai pelantikan kemarin, AGK menyatakan, jika dinikator kemiskinan diukur dari tidak
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, seperti pangan, sandang dan papan, maka data BPS itu bertolak belakang dengan fakta di lapangan.
“Tapi untuk Malut ketiga faktor bisa terpenuhi. Saya yakin masyarakat Malut mereka tidak miskin, mungkin ada faktor lain yang menjadi penyebab. Namun dilihat saat ini masyarakat selalu aman, karena ada bantuan dari dinas teknis,” katanya.
Walau begitu, dia tidak menampik bahwa penyebab utama penurunan ekonomi warga
disebabkan anjloknya harga kopra. Apalagi Malut komoditi paling terbesar adalah kelapa, hanya saja harga korapnya menurun sehingga para petani juga sedih. “Saya juga anak petani jadi, apa yang masyarakat rasakan saya juga ikuti prihatin,”ucap Gubernur.
Menurutnya, untuk mengantisipasi anjloknya kopra Pemprov juga mendorong agar segera juga membangun pabrik minyak kepala, di wilayah yang penghasil kopra seperti Halut dan Halbar serta daerah penunjang lainya. “Kami dorong segera bangun pabrik, bila perlu di semua titik harus ada pabrik minyak kelapa,” ujar AGK.
AGK sendiri mengaku saat ini masih konsentrasi mengurus warga korban gempa di Halsel,
sehingga untuk data kesmikinan dari BPS, akan dibahas dan ditindaklanjuti Pemprov. “Untuk data BPS selesai gempa baru bisa dibicarakan. Yang pasti masyarakat Malut mereka tidak miskin, karena setiap hari mereka bisa makan,” terangnya.(tr3/pur)
