HARIANHAMAHERA.COM– usulan pembangunan stadion sepak bola oleh Pemkab Halut yang dikabarkan telah dicoret DPRD setempat dengan alasan tidak penting lantaran pertimbangan kondisi keuangan daerah tidak stabil, ternyata disesali Muchlis Tapi Tapi, Wakil Bupati Halut sekaligus ketua Persihalut (Persatuan Sepak Bola Halmahera Utara).
Wabup Halut pun mengatakan bahwa keputusan DPRD Halut yang mencoret usulan pembangunan stadion tersebut telah menunjukan tidak adanya jiwa pengembangan dunia olahraga, terutama support terhadap kemajuan sepak bola di daerah untuk bersaing dengan daerah lain.
“Sebenarnya rencana pembangunan stadion itu sudah dirancang sejak tahun 2022, bahkan perencnaannya sudah berjalan dalam tahun 2023, dimana APBD Perubahan 2023 sendiri sudah masuk, hanya karena mempertimbangkan waktu palaksnaannya yang singkat sehingga digeser ke APBD induk tahun 2024,”katanya, rabu (22/11).
Orang-orang yang menyampaikan bahwa pembangunan stadion bola kaki Halut tidak mendesak itu menurutnya, adalah orangg yang tidak peka dengan publik olahrgawan dan pencinta bola kaki di Halut.
“Halut selama ini tidak memiliki sarana olahrraga bola kaki yang bertaraf standar PSSI, akhirnya Halut tidak pernah bisa menjadi tuan ruma bola kaki yang berskala nasional,”ujarnya.
Politisi NasDem ini menambahkan bahwa kalau alasan pihak DPRD Halut mencoret usulan stadion, karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan maka pemda juga sebaiknya bisa mencoret semua usulan pokir anggota DPRD ditambah usulan anggaran hibah per anggota DPRD Halut untuk bantuan rumah ibadah yang totalnya diperkirakan Rp 5 sampai Rp 7 miliar.
“Padahal dalam kondisi keuangan daerah seperti ini, 3 orang pimpinan DPRD tahun 2023 membangun rumah dinas lengkap dengan mobilier yang mana total anggarannya terkuras kurang lebih 11 miliar. Sementara jika dibandingkan dengan pembangunan stadion bola kaki tentunya mana yang lebih penting ?, kepentingan publik atau kepentingan internal DPRD,”tuturnnya.
DPRD sendiri lanjutnya, terkesan secara frontal bicara efisiensi keuangan daerah tetapi dalam prakteknya DPRD justeru tidak sensisitif dengan kondisi keuangan itu sendiri malah setiap waktu melakukan perjalanan dinas.(dit/sal)