HARIANHALMAHERA.COM– memasuki tahun baru 2024 ini ternyata kondisi keuangan Pemkab Halmahera Utara (Halut) belum juga stabil, bahkan utang-utang pemda ke pihak rekanan pun dikabarkan belum kunjung dilunaskan hingga terus menumpuk.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halut, Mahmud Lasidji, pun tak menyangkal terkait krisis keuangan yang dilanda pemda Halut. Kepada awak media, Lasidji, mengatakan bahwa salah satu upaya untuk stabilkan keuangan maka perlu dilakukan pemangkasan anggaran program yang tidak menjadi prioritas terutama dana perjalanan dinas (Perjadin) baik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di DPRD Halut yang dianggap tidak urgen.
“Kondisi keuangan kita saat ini memang belum terlalu stabil, maka saya menyarankan agar program maupun perjalanan dinas OPD dan DPRD harus dipangkas, jika tidak maka kondisi keuangan daerah seperti ini terus,”katanya, Selasa (16/1).
Apalagi saat ini lanjutnya, hutang Pemda Halut sudah tembus diangka Rp 200 miliar lebih sehingga pemda pun harus berupaya mencari solusi alternatif untuk membayar tumpukan utang disamping menjaga kondisi keuangan tetap normal.
“Dengan utang yang cukup besar terbawah ke tahun 2024 ini, kita harus memutar otak agar kondisi keuangan tetal stabil,”ungkapnya.
Pemda Halut menurutnya, berharap piutang DBH Pemprov Malut sebesar Rp 70 miliar yang belum segera disetor sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan daerah
“Ada piutang DBH Pemprov Malut yang belum disetor, tentu kami berharap segera di transfer agar dipenuhi kebutuhan daerah,”ujarnya.(sal)
