HARIANHALMAHERA.COM– tunggakan pembayaran gaji di pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara ternyata masih berlangsung hingga saat ini. Setelah sebelumnya para Kepala Desa (Kades) dan staf perangkatnya mempertanyakan tunggakan sisa penghasilan tetap (Siltap) alias hak yang tak kunjung dibayar, kini giliran ASN tenaga guru termasuk tenaga PPPK di negeri Hibualamo itu menuntut hak serupa.
Kabarnya, hak ASN guru dan PPPK di Kabupaten Halut yang belum dibayarkan oleh Pemkab Halut itu berupa gaji 13, gaji sertifikasi triwulan III dan gaji bulan berjalan, yakni oktober 2024.
Beberapa guru menyampaikan bahwa masalah tunggakan hak-hak mereka pada bulan oktober 2024 ini sempat dilakukan pertemuan oleh pengurus PGRI Halut bersama Pemda yang mana dijanjikan akan segera dibayarkan, namun hingga memasuki akhir bulan Oktober belum ada tanda-tanda pencairan anggaran.
“Gaji 13 guru PPPK informasinya menunggu antrian transferan dana dari Kemenkeu ke kas daerah, namun sudah masuk akhir oktober ini belum ada kepastian pembayaran gaji. Padahal sebelumnya pihak Dinas Keuangan juga pastikan dalam bulan oktober akan diselesaikan tetapi nyatanya terkesan permainkan kami para guru,”kata sejumlah guru SD yang enggan publis namanya, Minggu (20/10).
Selain gaji 13 menurut para guru, untuk gaji sertifikasi juga disampaikan oleh Pemda melalui instansi teknis bahwa masih menunggu transferan dana dari Kemenkeu. Kemudian untuk gaji bulan berjalan yaitu bulan Oktober lanjut sejumlah guru bahwa, pembayarannya masih menunggu pengesahan APBD Perubahan 2024.
“Kalau untuk gaji bulan berjalan (Oktober) itu dari Dinas Keuangan bilang masih tunggu APBD Perubahan, jadi besar kemungkinan gaji kami akan dibayar bulan November 2024, karena anggaran APBD perubahan akan berjalan di bulan itu,”pungkas guru.(dit)
