HARIANHALMAHERA.COM– berbagai inovasi untuk membantu meringankan beban hidup masyarakat terus dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Kali ini, pihaknya bertekad membantu kembangkan usaha masyarakat disektor pertanian, yang mana ditandai dengan langkah awalnya digelar rapat integrasi penataan aset dan penataan akses, gugus tugas reformasi agraria Kabupaten Halut 2024, pada Rabu (30/10) di Marahai Park Hotel, Kecamatan Tobelo Tengah.
Kepala BPN Halut, Mokhamad Imron, mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan program rutin untuk reformasi agrarian, yang mana terdapat dua hal dalam reforma agraria terkait dengan aset, yakni tanahnya dan akses.
“Setelah orangnya dapat tanah apa yang akan dilakukan oleh tanah itu. Intinya disitu, jadi kalau asetnya sudah dilaksanakan. Jadi setelah mereka dapat sertifikat, jangan sampai jadi barang yang mati, artinya hanya disimpan di rumah, tapi sertifikat ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka misalnya dilakukan untuk usaha,”katanya.
Menurutnya, tanah yang ditempati bisa digunakan untuk tempat usaha atau di kontrakan, namun kalau status tanah tidak jelas tentu orang tidak berani untuk lakukan usaha di tanah tersebut, karena sertifikat ini juga bisa jadi permodalan diperbankan.
“Setelah dapat modal, langkah selanjut kita dari pertanahan adalah membimbing, misalnya ada keterlibatan Dinas Pertanian, bagaimana dia berusaha di bidang pertanian, kira-kira bibit apa yang diperlukan, bagaimana pemasarannya sampai berhasil, kita kerja sama juga dengan dinas perindustrian,”jelasnya.
Jadi ini lanjutnya, merupakan satu kesatuan, keterlibatan pertanahan dengan dinas-dinas terkait untuk mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan mata anggaran, jadi misalnya satu tahun satu anggaraan satu kegiatan.
“Kebetulan saat ini sudah sampai pada integritasinnya, sehingga kita arahkan kemana. Kegiatan ini masih mencari mana yang akan dipilih, misalnya dinas pertanian inikan banyak, contohnya tanaman pangan, berarti harus ada padi dan singkong,”ujarnya.
Kepala BPN Halut menambahkan perdana dalam konteks perkebunan, makanya pemilihan coraknya ini tidak bisa memerintah danpihaknya harus melihat kondisi dilapangan, mulai dari kondisi tanah, petani penggarap dan ketersedian bahan kemudian dari bibit dan dilanjutkan setelah panen nanti seperti apa.
“Misalnya tanaman lalu tidak ada yang membeli pastinya percuma juga. Beberapa hal diatas, dijadikan satu yang rencananya akan dipilih oleh masyarakat. Cuma dalam pelaksanaan kegiatan ini kita masih kekurangan dana, makanya nanti tim harus bergerak ke daerah untuk mencari data apa saja, sehingga nanti di bahas di vicon apa yang akan dipilih,”pungkasnya.
Sasarannya adalah petani yang ada dilokasi reforma agraria bukan petani secara umum. Kebetulan lokasi di kawasan hutan yang di lepaskan. Itu akan dipakai lokasinya. “Untuk harapannya. Kalau kegiatan ini berjalan dengan lancar otomatis petani atau penggarap nanti senang, harapannya itu karena tujuan kita untuk peningkatan ekonomi. Harapan kerjasama yang baik oleh semua pihak,”tuturnya.(sal)
