HARIANHALMAHERA.COM– anggota Komisi II DPRD Halmahera Utara sesalkan sikap Pemkab Halut yang hanya mengutus asisten I untuk ikut dalam pertemuan bersama BPJS Maluku Utara untuk menyelesaikan masalah utang ke BPJS Kesehatan sebesar Rp 22 miliar. Pasalnya, pertemuan yang digelar pada Kamis (9/1) di Kota Ternate itu tidak mendapatkan hasil yang memuaskan alias keputusan final.
Anggota DPRD Halut Fahmi Musa, mengatakan bahwa rapat bersama BPJS Kesehatan Malut, Kelurahan Tanah Tinggi Kota Ternate yang diinisiasi oleh wakil rakyat Halut ini telah berakhir dengan penuh kekecewaan yang dibuat oleh Pemda Halut.
“Seperti yang diketahui masalah penonaktifan pelayanan BPJS Kesehatan saat ini menjadi sorotan masyarakat, karena tidak lagi mendapat pelayanan kesehatan gratis dari BPJS Kesehatan, akibat adanya tunggakan iuran BPJS dari Pemda Halut sebesar 22 milyar, dan rapat ini adalah tindak lanjut atas rapat diruang rapat bangsaha pada tanggal 6 Januari 2025 kemarin,”katanya.
Politisi PKB ini pun menuturkan bahwa hati nurai Pemda Halut sudah mati, sebab terkesan tidak peduli lagi terhadap ribuan rakyat Halut yang memegang kartu PBJS Kesehatan tanggungan pemerintah. “Saya berani bilang bahwa Pemda Halut benar-benar telah mati nuraninya, sehingga menganggap masalah BPJS ini adalah masalah yang biasa-biasa saja. Buktinya, para pejabat pengambil keputusan tidak hadir dalam rapat ini, minimal Sekda harus hadir pada rapat hari ini, malah hanya mengutus asisten I, yang pada akhirnya rapat tidak melahirkan sebuah keputusan yang dapat melegakan masyarakat Halut,”tuturnya.
Sikap Pemda Halut mengutus asisten I ini menurut Fahmi, tentu menunjukan fakta dan bukti nyata bahwa Pemda tidak berpihak terhadap masyarakat kecil. “Harusnya mereka membuka mata karena masyarakat saat ini menjerit pelayanan kesehatan gratis yang selalu digaungkan pemerintah dari pusat sampai ke daerah, hal ini tidak lagi dirasakan masyarakat Halut, ini adalah kegagalan pemerintahan saat ini yang sangat memalukan dan miris,”ujarnya.
“Hal ini saya harus bersuara keras dan akan terus mengingatkan teman-teman anggota DPRD yang lain untuk tidak main-main dengan masalah ini, dan harus menjadi perhatian serius semuanya untuk dikawal bersama-sama,”sambungnya.
Masalah BPJS ini lanjutnya, DPRD perlu memanggil Bupati Halut setelah balik dari Kota Ternate, untuk membicarakan hasil pertemuan dengan BPJS Kesehatan, karena tidak ada solusi dan Pemda juga tidak serius, pertemuan nanti tidak bisa diwakili oleh pejabat yang lain karena Bupati sebagai pengambil keputisan tertingi.
“Kami meminta agar maslaah ini segera dituntaskan, karena kita bicara kepentingan masyarakat, masalah kesehatan ini sangat penting jadi tidak bisa ditunda-tunda,”tuturnya.(sal)
