Oleh: Dr. Aswan Jaya, M.Kom.I
Wakil ketua DPD PDIP Sumut dan Direktur Institut Aswaja Konsultan Komunikasi dan Riset
SALAH satu produk peradaban yang paling populer dan melekat dalam setiap tarikan napas lebih dari separuh populasi dunia adalah demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah sistem rekrutmen kepemimpinan terutama di wilayah politik.
Sumodiningrat dkk (2008) merumuskan tentang demokrasi sebagai sebuah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi – baik secara langsung atau melalui perwakilan – dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik secara bebas dan setara.
Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.
Salah satu implementasi demokrasi di Indonesia adalah diselenggarakannya pemilihan langsung untuk memilih pimpinan nasional disemua tingkatan pemerintahan yaitu presiden, gubernur, bupati dan walikota, pun juga kepala desa. Paling anyer untuk tahun politik di 2020, diselenggarakannya pemilihan langsung kepala daerah secara serentak gelombang pertama.
Harapan dari pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dapat dilihat dalam tiga hal. Pertama, terlaksananya pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education) sehingga membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya. Kedua, untuk memperkuat otonomi daerah oleh pemimpin lokal yang berkomitmen mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, sebagai sarana dari proses kaderisasi kepemimpinan nasional.
Persoalannya apakah pemilihan kepala daerah langsung sebagai produk peradaban telah melahirkan pemimpinan lokal yang mewujudkan peradaban manusia dengan kualitas baru atau pemilihan kepala daerah langsung hanya melahirkan pemimpin-pemimpin lokal yang berakhir menjadi sampah-sampah peradaban?
Peradaban Baru
Beban mewujudkan harapan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung tentu berada dipundak kepala daerah terpilih. Komitmennya untuk mensejahterakan rakyat akan terlihat dari apa saja yang ia lakukan selama memimpin daerah tersebut. Beberapa program pembangunan yang bersifat fundamental menjadi tolak ukur untuk menguji komitmennya, di antaranya adalah pembangunan infrastruktur, lapangan pekerjaan, lembaga pendidikan, pelayanan kesehatan dan pasar-pasar baru.
Pembangunan infrastruktur harus dilihat dalam perspektif jangka panjang, tidak hanya sekedar melaksanakan program rutinitas seperti melakukan perbaikan-perbaikan jalan yang rusak tanpa melebarkan dan atau menambah ruas jalan. Melebarkan dan atau menambah ruas jalan terutama di daerah yang berbasis agraris sangat fundamental. Sebab keberadaan ruas jalan sangat menentukan efektifitas dan efisiensi distribusi hasil-hasil pertanian.
Manfaat banyak, lebar dan panjangnya ruas jalan juga dapat dinikmati oleh daerah-daerah perkotaan atau industri. Kegunaannya sama, yaitu efektifitas dan efisiensi distribusi hasil-hasil industri. Dengan demikian ruas jalan dapat di analogikan sebagai urat-urat nadi pembangunan demi kesejahteraan rakyat.
Pembangunan pelabuhan-pelabuhan kecil maupun besar di daerah pesisir dan pembangunan bandara-bandara untuk daerah-daerah yang memiliki potensi wisata juga bagian dari program pembangunan infrastruktur. Keseluruhan infrastruktur itu harus terkoneksi satu dengan lainnya.
Logika ekonomi menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur baru akan selalu diikuti dengan pertumbuhan pasar baru yang membuka lapangan pekerjaan baru sehingga akan menghasilkan daya beli dengan kualitas baru. Tentu akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber yang baru. Bila pembangunan di sektor infrastruktur ini dilakukan oleh kepala daerah terpilih maka sesungguhnya ia telah menorehkan sejarah peradaban baru.
Untuk sektor lapangan pekerjaan, sebagaimana logika ekonomi di atas, kepala daerah senantiasa memiliki kemauan dan keberanian untuk membuka lahan-lahan baru dengan peruntukan lahan perkebunan dan pertanian atau menciptakan kawasan industri baru. Dalam hal ini, ada dua hal penting dan mutlak harus dimiliki oleh kepala daerah yaitu jaringan yang luas keberbagai pemilik modal (investor) untuk bersama-sama membuka objek baru untuk lapangan pekerjaan baru dan kemampuan komunikasi (negosiasi) sang kepala daerah keberbagai pihak terkait (pemerintah di atasnya, para profesional dan investor). Selanjutnya, peradaban baru pun tercipta.
Tak kalah penting adalah pembangunan lembaga-lembaga pendidikan. Sampai saat ini masih banyak daerah-daerah, di mana rakyatnya kesulitan untuk mendapatkan akses untuk melanjutkan jenjang pendidikanya, terutama di perguruan tinggi. Lembaga pendidikan dasar, menengah dan atas bisa saja merata disetiap pemerintahan termasuk yang berbasis kabupaten, tapi tidak untuk sebuah universitas.
Bahkan untuk sebuah Sekolah Tinggi saja masih ada kebupaten yang tak memilikinya. Komitmen untuk sebuah peradaban baru bagi kepala daerah adalah mendirikan universitas di kabupaten tersebut.
Selanjutnya di sektor pelayanan kesehatan. Sebuah pemerintahan dinilai berhasil salah satu ukurannya manakala rakyanya hidup dengan sehat dan tidak takut sakit. Hidup sehat disebabkan oleh asupan gizi yang cukup karena daya beli yang tinggi dan tidak takut sakit karena akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mudah dan cepat.
Untuk pelayanan kesehatan yang murah sudah ada BPJS. Artinya bahwa kepala daerah membangun pusat-pusat kesehatan di setiap sendi kehidupan masyarakat yang berbasis pada kecamatan dan desa-desa. Peradaban baru senantiasa sejajar dengan manusia yang sehat dan kuat.
Muara dari pembangunan diberbagai sektor di atas adalah tumbuh dan berkembangnya pasar-pasar baru. Secara tradisional tumbuh pasar-pasar yang menyajikan berbagai produk pertanian, kuliner dan berbagai hasil dari kerajinan tangan (home industri). Untuk pasar modern berdirinya mall-mall yang menjual berbagai produk industri sekala besar dan kecil, menjual berbagai produk-produk daerah dan menjadi sentra wisata bagi rakyat. Inilah yang juga disebut sebagai peradaban baru.
Sampah Peradaban
Terlihat dengan kasat mata, diberitakan di berbagai media cetak atau pun online dan ditayangkan melalui media elektronik (televisi dan radio) bahwa sejak Indonesia merdeka 74 tahun yang lalu hingga saat ini banyak sekali daerah yang belum tersentuh oleh peradaban. Jalan yang rusak, jembatan yang membahayakan, fasilitas dan bangunan pendidikan yang menyedihkan, rakyat sakit tanpa bisa kerumah sakit, kemiskinan, kelaparan dan pengangguran.
Kepala-kepala daerah yang pernah menjabat di daerah-daerah yang kondisinya berada di salah satu kondisi di atas dapat disebut sebagai sampah peradaban.
Celakanya lagi, daerah yang dipimpinnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan adanya peradaban baru, sang kepala daerah pun terlibat tindak pidana korupsi, sungguh untuknya dibangun prasasti sampah peradaban untuk mengingatkan kepala daerah yang lain.
Jelang pemilihan langsung kepala daerah di tahun politik 2020 akan datang, rakyat kembali akan diuji kemurnian hati nuraninya dalam memilih. Bila ada calon petahana yang belum memberikan konstribusi apapun terhadap pembangunan peradaban baru sebagaimana yang telah dijelaskan di atas jangan dipilih kembali karena akan memperpanjang catatan sebagai sampah peradaban.
Pun, sang kepala daerah yang menyadari bahwa ia tak memberikan kontribusi kepada peradaban baru tersebut sebaiknya mundur, tidak mencalonkan lagi, sebelum masuk dalam daftar panjang sebagai sampah peradaban.
Kelak, bagi yang terpilih, bangunlah daerah mu sebagaimana yang dibutuhkan oleh rakyat mu. Pastilah, prasasti sebagai pejuang peradaban baru akan dibangun dengan megah untuk mu.
Tidak satu pun rakyat yang menolak program pembangunan infrastruktur kecuali yang berakal pendek (manusia pra pradaban), rakyat akan menyambut dengan riang gembira saat pembangunan universitas dimulai, rakyat datang ke rumah sakit dengan senyuman karena yakin akan datang kesembuhan saat rumah-rumah sakit berdiri di setiap kecamatan. Sang kepala daerah akan diminta secara aklamasi untuk terus memimpin dan membawa rakyatnya menuju peradaban baru.(*)
Sumber: https://rmol.id/read/2019/08/29/401118/sampah-peradaban-refleksi-jelang-pilkada-serentak
