HARIANHALMAHERA.COM– suasana internal anggota DPRD Halmahera Utara saat ini dikabarkan tidak nyaman, terutama dengan unsur pimpinan mereka yang disinyalir telah retak. Usut punya usut, ternyata hubungan harmonis mereka pecah gegara tiga unsur pimpinan Dewan, yakni Ketua Christina Lesnussa, Wakil Ketua I, Inggrid Paparang, dan Wakil Ketua II Abdillah Bailusy disebut sering melakukan perjalanan dinas (Perjadin) ke luar daerah, yaitu Jakarta.
Sering On the way (OTW) oleh tiga pimpinan DPRD Halut itu disebut anggotanya bahwa telah berdampak buruk pada kinerja internal dan eksternal, yakni agenda terkadang tertunda hingga kadang batal lantaran pimpinan tidak berada ditempat. Sikap sering keluar daerah itu membuat sejumlah rekan sesama DPRD pun tak tanggung-tanggung mengkritisi.
Bahkan, dianggap acuh terhadap kepentingan masyarakat yang belakangan ini mengeluh beban hidup yang dihadapi, seperti tenaga kesehatan (Nakes) dan dokter di RSUD Tobelo yang mengeluh tunggakan gaji hingga keresahan petugas kebersihan soal hal serupa. Namun, sikap unsur pimpinan dewan ibarat pepatah ’kacang lupa kulit’ lantaran terkesan acuh terhadap aspirasi rakyat tersebut.
Anggota DPRD Halut dari Fraksi PDIP, Irwan Djam, misalnya, menyampaikan kekhawatirannya terhadap unsur pimpinan yang sering keluar daerah tersebut. Kepada awak media, wakil rakyat Dapil Galela-Loloda ini pun mengatakan bahwa kehadiran unsur pimpinan sangat penting dalam memimpin rapat serta pengambilan keputusan strategis lembaga legislatif.
“Jika ketua atau wakil ketua DPRD sering tidak ada, maka rapat bisa tertunda atau bahkan dibatalkan. Ini menghambat fungsi legislasi dan pengawasan DPRD,”tegasnya.
Menurutnya, ketiadaan unsur pimpinan juga bisa memengaruhi semangat kehadiran anggota dewan lain. “Anggota bisa saja enggan menghadiri rapat karena merasa rapat tidak akan berjalan efektif. Seharusnya, jika ada agenda ke luar daerah, minimal salah satu pimpinan tetap berada di tempat dan berkantor,”ujarnya.
Irwan juga menyoroti pentingnya keberadaan pimpinan dalam rapat-rapat resmi dengan mitra kerja. “Kalau tidak ada satu pun unsur pimpinan, maka rapat tidak bisa menghasilkan keputusan yang sah karena tidak ada berita acara yang ditandatangani,”tandasnya.
Senada dengan Fahmi Musa, anggota DPRD Halut dari fraksi PKB ini tak segan-segan mengkritisi intensitas perjalanan dinas pimpinan dewan tersebut. Fahmi pun menyayangkan jika seluruh unsur pimpinan tidak berada di tempat secara bersamaan.
“Pendelegasian bisa dilakukan jika hanya satu yang berhalangan. Tapi kalau semua tidak ada, rapat hanya jadi formalitas tanpa keputusan,”ujarnya.
Fahmi menegaskan bahwa kehadiran pimpinan sangat menentukan jalannya fungsi DPRD. “Ketua dan wakil ketua punya tanggung jawab besar. Kinerja dan kehadiran mereka sangat penting untuk kelancaran roda pemerintahan daerah,”tutupnya.(cal)
