HARIANHALMAHERA.COM– Pemkab Halmahera Utara (Halut), Rabu (1/10) telah menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026 ke DPRD setempat. Dalam dokumen rancangan APBD itu, pemerintahan Piet-Kasman, ternyata targetkan pendapatan daerah sebesar Rp 1,158 triliun.
Penyerahan dokumen KUA-PPAS melalui rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD itu dipimpin langsung Ketua DPRD Halut, Christina Lesnussa, didampingi Wakil Ketua I Inggrid Paparang dan Wakil Ketua II Abdillah Bailussy. Selain itu tampak hadir pula Kajari Halut, Bambang Sunoto, Kasdim 1508/Tobelo Mayor Inf. Salim, Wakapolres Halut Kompol Saiful Egal, serta pimpinan OPD dan anggota DPRD Halut.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD mengatakan, dokumen KUA-PPAS 2026 harus disusun secara rasional dan terukur, agar tidak mengganggu realisasi belanja daerah.
“Kita sudah belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, pembentukan Badan Pendapatan Daerah menjadi langkah strategis untuk lebih fokus mengidentifikasi dan mengoptimalkan PAD,”katanya.
Sementara, WabupWakil Bupati Hi. Kasman Hi. Ahmad, menuturkan penyampaian KUA-PPAS adalah kewajiban konstitusional sekaligus pijakan utama penyusunan RAPBD 2026, dimana tema pembangunan tahun depan adalah “Memperkuat Pondasi Layanan Dasar dan Struktur Sosial sebagai Landasan Pembangunan yang Tangguh dan Inklusif”.
Mantan Rektor UMMU ini menyebutkan bahwa dalam rancangan KUA-PPAS 2026 terdapat ada enam arah kebijakan pembangunan tahun 2026, yang dimulai dari peningkatan investasi berbasis potensi SDA, percepatan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan produksi pertanian, perikanan, hingga layanan pendidikan dan kesehatan terutama penanganan stunting, serta peningkatan kualitas SDM agar siap menghadapi pasar kerja.
Terkait keuangan daerah lanjutnya, Pemda Halut telah menargetkan pendapatan tahun 2026 sebesar Rp 1,158 triliun. Namun, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah penurunan signifikan, yakni Rp 119,18 miliar.
Kondisi ini menurutnya, tentu memaksa Pemda untukan melakukan efisiensi belanja serta menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan transfer keuangan yang menurun, kita harus berani melakukan efisiensi di semua sektor dan memperkuat strategi peningkatan PAD,”tururnya.(cal)
