HARIANHALMAHERA.COM– Pemkab Halmahera Utara akhirnya respon positif tuntutan warga Desa Doitia, Kecamatan Loloda Utara, terkait kebutuhan alat berat untuk menangani banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut.
Kepastian itu disampaikan langsung oleh Bupati Halut, Dr. Piet Hein Babua, saat memimpin Rapat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Posko Bencana Kantor BPBD, Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kamis (15/1).
Dalam arahannya, Bupati Piet Hein Babua, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah darurat, terutama di wilayah Kao, Galela, dan Galela Utara, yang kini dinyatakan berangsur pulih.
“Untuk Kecamatan Kao, Galela, dan Galela Utara, kondisi sudah mulai membaik dan masyarakat perlahan kembali beraktivitas. Karena itu, hari ini status tanggap darurat untuk wilayah tersebut resmi kami cabut dan dialihkan menjadi status siaga,”katanya.
Namun lanjutnya, Kecamatan Loloda Utara, khususnya wilayah Doitia sendiri, masih membutuhkan penanganan serius akibat cuaca ekstrem dan material pasir yang menumpuk di aliran sungai.
“Upaya yang dilakukan tim di lapangan sudah maksimal dan luar biasa. Sekitar 8.000 karung pasir telah dikirim dan dimanfaatkan sebagai tanggul sementara. Tetapi ini belum cukup. Kita membutuhkan alat berat untuk normalisasi sungai secara darurat,”ujarnya.
Pemda Halut sendiri menurutnya, telah berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Dinas PUPR untuk menghadirkan alat berat ke lokasi bencana.
“Paling lambat dua hari ke depan, dua unit excavator besar akan kita datangkan untuk fokus menormalisasi Sungai Doitia, Wayuboy, dan Asimiro. Kita percepat pengiriman agar dampak banjir tidak semakin meluas,”tandasnya.
Terkait kondisi pengungsi, Bupati Piet, menyampaikan bahwa masih terdapat sekitar 214 kepala keluarga yang belum dapat kembali ke rumah dan terpaksa bertahan di tepi hutan tanpa perlindungan memadai.
“BPBD harus segera menambah terpal dan tenda. Kita tidak boleh membiarkan warga berada dalam kondisi yang tidak layak,” ujarnya.
Selain itu, terdapat sekitar 900 kepala keluarga di wilayah Dorume hingga Apulea yang tidak terdampak banjir secara langsung, namun mengalami isolasi akses transportasi. Pemerintah daerah memastikan bantuan tetap disalurkan. “Karena keterisolasian ini, kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar bantuan bisa menjangkau masyarakat,”ungkapnya.
Untuk mendukung operasional alat berat, pemerintah daerah membutuhkan 20 drum solar, yang akan ditanggung bersama oleh OPD. “Setiap dua OPD bertanggung jawab atas satu drum solar. Ini kerja bersama, tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf. Alex Donald M.L. Gaol menyatakan kesiapan TNI untuk memperkuat personel di lapangan. “Kami siap membantu penuh. Yang penting, kesehatan personel dan masyarakat tetap dijaga. Vitamin sangat dibutuhkan,” katanya.
Sementara itu, Ketua PN Tobelo, R. Muhammad Syakrani mengapresiasi langkah pemerintah daerah. “Penanganan bencana ini adalah tanggung jawab bersama. Semua elemen, termasuk tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil, harus bahu-membahu,” ujarnya.
Ketua DPRD Halut Cristina Lesnussa, menegaskan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa. “Seluruh laporan dari desa sudah kami sampaikan kepada Bupati dan terus ditindaklanjuti,” katanya.
Sebagai tindak lanjut rapat, pemerintah daerah memutuskan beberapa langkah strategis, di antaranya meminta Dinas PUPR menyiapkan lahan untuk alat berat, BPBD menyalurkan logistik hari ini melalui speed boat dan LCT, serta Dinas Ketahanan Pangan menyiapkan bantuan beras. Seluruh bantuan inventaris wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan.(red)
