HARIANHALMAHERA.COM– Pemkab Halmahera Utara, Selasa (27/1) akhirnya secara resmi mencabut status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah. Keputusan tersebut diumumkan setelah upaya penanganan pasca bencana alam tersebut telah tuntas, terutama berhasil buka akses transportasi darat yang tertimbun material banjir.
Pencabutan tersebut pun disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Halut, Dr. Kasman Hi. Ahmad, dalam konferensi pers di Posko Bencana Kantor BPBD Halut, Selasa (27/1), yang turut dihadiri Ketua DPRD Halut, Cristinas Lesnussa, Kapolres Halut, AKBP. Erlichson Pasaribu, Sekda Halut, Erasmus J. Papilaya dan pejabat Forkopimda Halut lainnya.
Wabup Halut, Dr. Kasman Hi. Ahmad, mengatakan bahwa status tanggap darurat ditetapkan sebagai respons cepat atas bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kao dan Loloda sejak awal Januari 2026.
“Status tanggap darurat mulai diberlakukan pada 10 Januari 2026 dan diperpanjang hingga 26 Januari 2026. Setelah melalui evaluasi menyeluruh dan melihat kondisi lapangan yang terus membaik, maka status tersebut resmi dicabut,”katanya.
Selama masa tanggap darurat lanjutnya, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait telah bekerja maksimal dalam penanganan bencana, mulai dari evakuasi, distribusi logistik, hingga pelayanan kepada warga terdampak.
“Penanganan berjalan baik. Bantuan dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak telah tersalurkan secara optimal kepada warga yang membutuhkan,”ujarnya.
Meski status tanggap darurat telah dicabut menurutnya, tanggung jawab pemerintah belum berakhir. Sebab, pelayanan dan pendampingan bagi masyarakat terdampak tetap dilanjutkan melalui koordinasi lintas sektor.
“Pencabutan status ini tidak berarti pemerintah berhenti bekerja. Kami tetap hadir dan terus melayani masyarakat melalui koordinasi yang terintegrasi,”tegasnya.
Wabup juga mengimbau masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah rawan bencana, agar tetap meningkatkan kewaspadaan. Aktivitas di kawasan rawan diharapkan dapat dibatasi, terutama pada malam hari, guna meminimalkan potensi risiko.
Selain itu sambung mantan Rektor UMMU ini bahwa Pemda Halut terus memperkuat koordinasi dengan Pemprov Maluku Utara dan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana, khususnya jalan dan jembatan yang terdampak.
“Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat berjalan baik. Kami mendapat dukungan percepatan pembangunan sesuai arahan pemerintah pusat,”terangnya.
Terkait penanganan di Desa Doitia, Wabup Kasman pun mengungkapkan bahwa pemerintah masih melakukan pendataan lanjutan terhadap rumah warga yang terdampak. Data tersebut akan menjadi dasar penentuan pembangunan kembali maupun rehabilitasi rumah warga.
“Setelah pendataan rampung, akan ditetapkan rumah yang dibangun kembali dan yang direhabilitasi,”ungkapnya.
“Saya menyampaikan terima kasih atas kerja sama semua pihak. Mari kita terus menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan agar risiko bencana ke depan dapat diminimalkan. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua,”tuturnya.(cal)
