HARIANHALMAHERA.COM–Dinas ESDM Malut mulai menyusun cetak biru (Blue Print) terkait pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan di Malut.
Untuk menyusun itu, kemarin, digelar Focus Grup Discussion (FGD) yang dipusatkan di Weda, Halteng yang dihadiri akademisi dari Universitas Khairun, instansi terkait, para camat se Seda dan Gebe, serta pemegang IUP dan IUPK dan warga di lingkar tambang.
Kabid Geologi, Dinas ESDM MAlut Halim Muhammad, menuturkan poenyusunan blue print ini tindak lanjut dari Kepmen ESDM nomor 1824/2018. “Setelah di Weda, selanjutnya akan digekar FGD di Halsel pada 7 Nobember,” katanya.
FGD ini kata dua merupakan salah satu cara untuk merespon dan mengelaborasi ide, gagasan serta menyerap aspirasi dari masyarakat lingkar tambang dalam menata program
pemberdayaan dan pengembangan masyarakat disekitar tambang yang tujuannya adalah
menciptakan sinergitas antara Pemkab/Pemkot dengan pemilik IUP dan IUPK.
Dengan program PPM ini, kedepan perusahaan tidak lagi menyalurkan bantuannya dalam
bentuk uang tunai, akan tetapi berupa kegiatan. Oleh karenanya FGD ini penting dilakukan.
“Untuk mewujudkan itu semua, kami saat ini berupaya menyusun (blueprint) atau kerangka kerja terperinci dalam implementasi PPM,” katanya.
Mantan kepala DLH Halteng ini berharap sebelum 2020, program ini dapat ditindaklanjuti
seluruh perusahaan tambang di Malut, dengan menyusun rencana induk PPM selama masa
operasi sampai tahap pasca tambang. Sebab perusahaan pertambangan dituntut dapat
memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, salah satunya kesejahteraan masyarakat.
“Yang jelas keinginan Pemda terhadap keberadaan perusahaan tambang ini harus
menguntungkan masyarakat dan daerah. Masyarakat harus sejahtera tetapi lingkungannya
juga tetap terjaga. Kita tidak ingin wilayah yang menjadi lokasi tambang hanya mendapatkan dampak negatifnya saja,” tutur dia. (tr3/pur)
