HARIANHALMAHERA.COM–Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Halmahera Barat (Halbar) mengancam bakal memboikot aktfitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
Ancaman itu terkait dengan tidak adanya kejelasan atas pencairan Operasional Pemdes tahap II dan III di sejumlah desa dan tahap 4 milik semua desa.
Ketua APDESI Halbar, Rustam Fabanyo menegaskan, pihaknya berkomitmen keras apabila
sampai pada pecan pertama Desember, Pemkab belum juga membayar operasional Pemdes, tersebut maka mereka speakat akan memboikot dinas keuangan.
“Disayangkan lagi Pemda berspekulasi terkait soal administras yang menjadi alasan klasik bagi pemerintah daerah untuk terus mengelak dan mencoba untuk berasumsi terkait alasan molornya pencairan operasional desa itu,” tegasnya.
Dikatakan, saat ini seluruh berkas yang menjadi persyaratan pencairan operasional desa
termasuk penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagian besar sudah berada pada 75 sampai 90%.
Namun pencairan tak kunjung dilakukan Pemda. “Kita berharap Pemda tidak perlu lagi
berspekulasi soal administras yang menjadi alasan klasik untuk terus mengelak dan mencoba untuk berasumsi,”ujarnya.
Dia berharap Pemkab komitmen membayar operasional Pemdes yang tertunda sehingga tidak lagi menjadi permasalahan apalagi sampai menjadi hutang tahun 2020.
“terkait yang disampaikan DPMD bahwa yang belum terbayar 30 desa, namun pada
kenyataannya hampir setiap desa yang administrasinya telah terpenuhi sampai detik ini belum dicairkan,” pungkasnya.(tr4/pur)
