HARIANHALMAHERA.COM–Pemekaran daerah otonomi baru (DOB) masih dalam status moratorium alias ditangguhkan sementara. Saat ini sekira 314 usulan DOB baru yang menumpuk di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Delapan usulan dari Maluku Utara dan dua di antaranya, yakni Galela-Loloda (Galda) dan Kao Raya.
Itulah yang disampaikan Dirjen Otda, Kemendagri, Drs Akmal Malik MSi saat bertatap muka dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halamahera Utara (Halut), Sabtu (21/12). Kedatangan Akmal dalam agenda sosialisasi kebijakan pemerintah terhadap DOB.
Kepada jajaran pemkab bersama sejumlah undangan sosialisasi, Akmal mengatakan, pemerintah pusat saat ini sedang menyusun rencana kebijakan desain strategis penataan daerah. Hal itu dilakukan mengingat banyaknya usulan pemekaran DOB. “Semua usulan DOB, termasuk Galda dan Kao Raya, masih dalam kajian pemerintah,” sebutnya.
Dijelaskan, status moratorium sampai saat ini belum dicabut Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beberap alasan, yakni sejumlah persoalan yang mewarnai penetapan daerah ibu kota dan batas wilayah. “Kendala calon ibu kota dan batas wilayah inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah, sehingga status moratorium belum dicabut,” terangnya.
Selain kedua alasan itu, Akmal juga menyinggung kondisi fiskal negara. Jika kondisi fiscal negara membaik, maka percepatan pemekaran kemungkinan dilanjutkan. Sementara, kondisi fiscal belum membaik. “Jadi, semua pemekaran DOB tergantung fiskal negara,” tandasnya.
Diketahui, pengusulan DOB Galda sudah memakan waktu sekira 16 tahun. Sedangkan usulan DOB Kao Raya sudah memasuki ahun ke delapan.
Usai acara sosialisasi, Bupati Halut Ir Frans Manery saat diwawancarai sejumlah awak media, mengklaim sosialisasi DOB menjadi pintu masuk untuk pemekaran dua DOB di Halut. Frans juga berjanji, Galda pada 2021 akan diberikan alokasi anggaran untuk daerah persiapan. “Anggaran untuk daerah persiapan ini akan dimasukkan dalam APBD 2021,” janji Frans.
Terpisah, munculnya kembali wacana DOB Galda dan Kao Raya, ditanggapi akademisi Universitas Hein Namotemo (Unhena) Gunawan Abas. Menurutnya, DOB sudah jelas dalam masa moratorium. Selain itu, persoalan DOB bukan hanya Halut, tapi ratusan daerah. “Saya tidak tahu alasan pemerintah mengagendakan sosialisasi DOB. Apalagi ini akhir tahun, dan bertepatan dengan momentum pilkada. Saya tidak ingin membahas itu,” katanya.
Menurutnya, saat ini pusat dalam konsentrasi membangun infrastruktur pemindahan ibu kota negara. Rencana itu selain membutuhkan pikiran dan tenaga, juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sebagaimana alasan Dirjen Otda tentang kondisi fiskal negara.
“Artinya ke dua DOB di Halut tergantung keungan negara. Sementara negara membutuhkan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur ibu kota negara,” pungkasnya.(fik/fir)
