HARIANHALMAHERA.COM- Pemerintah pusat tahun ini mengalokasikan APBN yang tidak sedikit untuk pembangunan infrastruktur di Maluku Utara (Malut). Lewat Kementrian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahah Rakyat) saja, total anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 1,2 triliun, atau separo dari total APBD Malut.
Anggaran ini menurut Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo tersebar di semua balai, yakni Rp 800 miliar di balai jalan nasional (BPJN), balai sungai dan air (BSDA) 330 milyar dan cipta karya sebesar Rp 100 miliar.
Kedatangan Wempi ke Malut adalah untuk mengawal proses lelang dini yang telah berjalan. “Ini juga sekaligus untuk memastikan apa yang kita kerjakan kedepan terkait dengan bencana di Maluku Utara juga kemarin untuk penanganannya,” katanya usai rakor dengan internal Kementrian PUPR di Royal Resto, Ternate Senin (27/1)
Karenanya itu, rtambah Wamen kemarin tim teknis akan tiba guna dikumpulkan data sesegera mungkin sehingga progresnya lebih cepat. “Saya berharap dari semua balai ini bisa jalan untuk bisa tuntaskan program pemerintah khususnya untuk pembangunan infrastruktur di Maluku Utara ” pintahnya.
Untuk proses tender dini yang sudah terealisasi tahun ini, yakni sebanyak 96 paket dan yang sudah terealisasi tender sebanyak 75 paket.
Sementara Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di Malut Robi Abipramono menambahkan di Malut memang banyak proyek pemeliharaan rutin. “Kondisinya kan sudah 94 persen baik, yang belum itu jalan tanah di Weda ke Sagea 15 kilometer, Patani 20 kilometer dan Mortai 23 kilometer di Wayabula selain itu ada juga di Gebe namun program tahun berikut,” ujaranya.
Ruas jalan itu, kata dia merupakan proyek lanjutan pasca ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional. Untuk jembatan sendiri, meski tidak menyebutkan jumlahnya, namun infratruksut penghubung itu saat ini terfikus di Haltim dan Halmahera Tengah (Halteng).(lfa/pur)
1,2 Triliun untuk Infrastruktur di Malut
