HARIANHALMAHERA.COM – Kabupaten Halmahera Utara (Halut) ternyata menjadi daerah dengan tingkat kerawanan paling tinggi di banding tujuh daerah lainnya yang akan menggelar pilkada serentak 2020.
Ini sesuai dengan hasil pemetaan yang dilakukan Polda Malut. Karenanya, jumlah personil yang dikerahkan ke daerah yang berjuluk Bumi Hibualamo itu pun lebih banyak yakni 2 pleton brimob, ditambah 41 personil dari Dalmas.
Selain itu, Pilkada Halut juga akan di back-up 1 pleton pasukan dari Polres Morotai sebagai Polres penyangga.
“Halut ini tersendiri 62 personil Brimob karena termasuk daerah tingkat kerawanan tertinggi,” ungkap Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Kombes Pol. Juwari dalam rapat persiapan Pilkada yang dipimpin Kapolda Brigjen Pol Suroto bersama Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) dan Forkompinda di Ruang Utama Polda Rabu (5/2).
Dibawah Halut, ada Kota Ternate dan Haltim dengan jumlahnya pasukan sama masing – masing 35 personil atau 1 pleton Brimob. Sementara, Kepulauan Sula dan Taliabu akan dikerahkan masing-masing 33 personil BKO brimob . Untuk Halsel dan Tidore Kepulauan sebanyak 31 personil. Untuk Halbar akan diarahkan 1 Pleton pasukan dari Haltim.
Dijelaskan, tingkat kerawanan dilihat dari konflik sosial dan politik serta indeks kerawanan pemilu yang ada dan banyak lagi barometer.
Personil yang di libatkan dalam pengamanan Pilkada di 8 daerah untuk BKO Sabhara/ dalmas sebanyak 270 personil, Brimob sebanyak 291 personil dan Pam TPS sebanyak 603 personil. “Maka jumlah keseluruhan personil yang melakukan pengamanan ada 1.520 personil,” sebutnya.
Dikatakan, kebutuhan anggaran pengamanan khusus untuk BKO Brimob Polda sebesar Rp 8,9 miliar, namun yang disanggupi Pemprov hanya Rp 3 miliar ditambah sumbangan rutin dalam satu tahun Rp 1 miliar.
Dengan minimnya anggaran tersebut, maka polda menggunakan angka minimalis. Dimana, pasukan BKO baru dikerahkan saat memasuki massa tenang dengan waktu tugas di lapangan selama 11 hari. “Sementara untuk pengamanan awal akan ditangani personil polres di masing-masing daerah,” katanya.
Untuk pengamanan masing-masing calon, Polda hanya menurunkan satu tim sisanya dari Polres setempat tergantung dari jumlah pasangan yang ditetapkan.
Untuk anggaran pengamanan khusus BKO sebesar Rp 3 Milar, apabila terjadi kondisi imergensi, pihaknya bisa mengambil langkah dengan menggunakan dana kontijensi APBN dari Mabes Polri. “Itu kalau terjadi karena kita kemampuan seperti ini” terangnya.
Sementara Kapolda Brigjen Pol Suroto menambahkan yang diharapkan adalah bagaimana kesiapan masing-masing pihak yang bertanggungjawab terhadap penyelenggarakan pilkada “Dan Alhamdulillah setelah disampaikan kita masing – masing siap untuk melaksanakan Pilkada 2020.” tukasnya.
Meskipun masalah anggaran tidak sesuai dengan yang diusulkan, tentunya disesuaikan dengan kemampuan daerah namun dirasionalisasi sehingga sesuai dengan persuasi di lapangan. “Intinya Polri tetap siap mengamankan Pilkada 2020,” harap jenderal bintang satu yang tak lama lagi pindah tugas itu.
Gubernur AGK menegaskan kepada delapoan Pemda untuk seriusi dengan masalah Pilkada, terutama terkait dengan hak pemilih, meski hal ini menjadi tanggungjawab KPU. “Tetapi harus dorongan dari Pemerintah Daerah masing-masing,” kata Gubernur usai rapat.
Selain itu, AGK juga menghimbau kepada warga harus melakukan perekaman E-KTP agar tidak ada yang mengeluh tidak bisa mencoblos. Warga juga diimbau membantu pihak keamanan dan penyelanggara untuk sukseskan Pilkada serentak. “Harus menjaga keamanan, buatlah pemilihan umum lebih aman, dan hindari isu sara dan ujaran kebencian,”pinta AGK.(lfa/pur).
Halut Paling Tertinggi Tingkat Kerawanan
