HARIANHALMAHERA.COM– Krisis ketahanan pangan tengah menghantui tiga daerah di Maluku Utara. Mirisnya lagi, satu diantara ketiga daerah itu berstatus Kota yakni Tidore Kepulauan (Tikep). Sedangkan dua daerah lainnya adalah Kepulauan Sula (kepsul) dan Pulau Taliabu.
Ancaman ini disampaikan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementrian Pertanian (Kementan). Kepala BKP Agung Hendriadi dalam rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi kemarin mengungkapkan sesuai dengan peta pangan, kerawanan itu hanya terdapat di beberapa kecamatan saja.
Untuk memperbaiki sistem ketahanan pangan di daerah-daerah yang rentan, maka jalur distribusi logistic harus tersedia, misalnya membangun jalan dan transportasi. Disamping itu, mengajak masyarakat memproduksikan bahan pangan mereka sendiri serta diberikan bantuan pupuk dan modal, namun harus melibatkan SKPD yang ada karena sangat berkaitan antar satu sama lain.
“Ada Sembilan interfensi tapi dikelompokan menjadi tiga yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, perawatan pangan. Penakanan saya adalah menberikan modal tapi modal tidak bisa dikembalikan cuman dia harus konsisten, semisalnya dia tanam lalu diproduksi dan tanam kembali. Jadi anggaran ini diberikan langsung kepada kelompok tani bukan kepada Dinas,” jelasnya,
Kadis Pangan Malut, Saleh Abdul Gani menyebutkan, Khusus di Tidore Kepulauan (tikep) wilayah yang rentan krisis pangan yakni Kecamatan Oba Utara dan Oba Selatan.
Dari 3 daerah ini, maka harus diukur indikatornya, jika salah satu indikator adalah pangan berarti pihaknya akan interfensi. Hal ini disebabkan, budaya bertani masyarakat Malut hamper hilang.
“Budaya bertani sekarang tidak sama dengan orang tua kita dulu. Bahkan mereka mendidik kita saja mulai dari anak usia dini, mereka memberikan anak makan dengan teratur tidak sama dengan ibu-ibu sekarang, kasi makan anak saja harus main HP,”tuturnya.
Untuk menghilangkan kerentanan krisis pangan di tiga daerah ini, maka dilakukan pendatanganan secara besama agar bisa sinergi dengan instansi terkait sehingga daerah yang rennan krisis pangan dihilangkan dari peta yang berwarna merah ke hijau.
“Hal ini harus di dukung dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan sebagainya. Kalau instansi ini tidak bekerja sama pasti saja pihak kami cuman mengatasi di stantingnya saja,” ungkapnya.
Menurut dia, perekonomian hidup harus ada juga kerja sama antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena Provinsi tidak memiliki wilayah. “Tetapi kita mau melakukan sesuatu tanpa dukungan anggaran, pasti saja percuma, meski begitu, kami dari Dinas Pangan tetap konsentrasi terhadap daerah yang warna merah turun ke warna hijau,”harapnya.
Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) pun memerintahkan seluruh SKPD terkait harus turun ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan agar bisa mengambil langkah. “Jangan hanya diatas kertas, tetapi turun langsung ke lapangan, agar bisa ketahui keresahan masyarakat,” tukasnya.(lfa/pur).
Waspada! Tiga Daerah Ini Rentan Krisis Pangan
