HARIANHALMAHERA.COM— Sebagai daerah yang punya jasa besar atas kemerdekaan Indonesia dan masuknya Papua dan Papua Barat ke NKRI, Provinsi Maluku Utara (Malut) sebagai pusat kebudayaan Indonesia timur dengan 4 (empat) kesultanan harusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.
“Ini yang harus dimengerti pemerintah pusat. sehingga sarasehan ini akan memberikan arti bagaimana posisi sejarah dan budaya negeri ini dalam negara kesatuan republik indonesia,” pinta Wakil Gubernur M Natsir Thaib saat membuka sarasehan budaya Malut di Grand dafam hotel Ternate, Sabtu (9/3).
Sementara Dirjen Kebudayaan Kementrian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) yang diwakili Direktur Cagar Budaya dan Permusiuman Fitra Ardha mengatakan, sarasehan dengan tema ‘Implementasi program pelestarian kebudayaan, strategi kemajuaan kebudayaan’ dilaksanakan berkaitan dengan undang-undang (UU) nomor 5 tentang kemajuan kebudayaan tahun 2017.
“Keluarnya UU nomor 5 ini banyak hal yang akan segera kita benahi kedepan dalam hal kemajuan kebudayaan itu,” ucapnya.
Selain itu, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku-Malut Rusli Manorek mengatakan, kegiatan ini dilakukan setiap tahun untuk mensingkronkan, mensinergikan tentang program kebudayaan, baik pusat ataupun daerah maupun lembaga dan komunitas adat.
“Substansi tema ini memiliki dasar keberadaan suku bangsa yang ada di Malut, telah merangkai sejumlah potensi dan permasalahan daerah. Yakni, sumber daya budaya yang harus dilestarikan melalui implementasi program pelestarian kebudayaan,” terangnya.
Sarasehan yang berlangsung selama dua hari ini menghadirkan enam nasarumber, dihadiri 65 perserta yang berasal dari semua kepala dinas/bidang kebudayaan kabupaten/kota, 4 (empat) kesultanan, Lembaga Adat, dan komunitas budaya.(adv/eva/pur)
