HARIANHALMAHERA.COM–Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maluku Utara Tahun 2023 memang masih lama. Namun begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut sudah memproyeksikan besaran pagu baik anggaran belanja maupun pendapatan daerah di tahun depan.
Dimana, tahun depan pagu belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 2,911 triliun dan sedangkan pendapatan daerah diproyeksikan Rp. 2,914 triliun.
Proyeksi ini dibeberkan Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Provinsi Malut Tahun 2023 secara vitual di Gamalama Ballroom Sahid Bela Hotel Ternate. (20/4).
AGK merincikan, untuk anggaran belanja daerah, dari yang diproyeksikan sebesar Rp 2,9 triliun ini untuk mendukung pencapaian target pembangunan di Malut.
Dari jumlah tersebut, porsi belanja modal ditargetkan sebesar 23,6 persen, belanja barang jasa untuk pembangunan sebesar 21,3 persen, belanja hibah dan bansos sebesar 7,2persen, serta belanja transfer bagi hasil ke kabupaten/kota sebesar 8,7persen.
Sementara dari pos pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp. 2,914 triluun masing-masing bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proporsi sebesar 24,1 persen, pendapatan transfer 74,1 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 1,8persen. “Dengan demikian postur anggaran 2023 dirancang surplus,” katanya.
AGK mengatakan saat ini, ekonomi di Malut mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,40 persen. “Pertumbuhan ini lebih dari yang ditargetkan RKPD tahun 2021 sebesar 9,01 persen, sehingga capaiannya melebihi 128 persen dari target,” ujarnya.
Hal ini lanjut gubernur memberikan tantangan tersendiri. “Bagaimana kita mampu mengelola momentum pertumbuhan yang tinggi menjadi pertumbuhan yang berkualitas, ke depan. Sektor pertambangan dapat dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan sektor-sektor lain,”Bebernya.
Selanjutnya, untuk IPM Malut mengalami kenaikan dari 68,49 poin tahun 2020, naik menjadi 68,76 pada tahun 2021, dimana semua komponen pembentuk IPM mengalami kenaikan.
Meski demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, terlihat bahwa aspek pengeluaran perkapita, masih ada kesenjangan yang cukup mencolok, sehingga diperlukan upaya-upaya yang terukur dalam rangka menaikan daya beli masyarakat.
Untuk capaian makro tingkat pengangguran di Malut diakui menurun yaitu dari 5,15 persen menjadi 4,71 persen. “Namun demikian, kita masih diperhadapkan dengan tantangan akan penyediaan lapangan kerja yang berkualitas,”Ungkapnya.
Hal ini tercermin dari masih tingginya angka pengangguran terpaksa yang mencapai 9,30persen dan pengangguran sukarela 29,38persen. Selain itu, tingkat keterserapan lulusan SMK di pasar kerja baru sebesar 74persen.
Proporsi tenaga kerja masih tetap didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan, namun produktifitasnya per tenaga kerja masih yang terendah.
“Ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani dan nelayan masih perlu ditingkatkan,” puntanya
Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 6,97 menjadi 6,38 persen pada periode September. Capaian ini di bawah rata-rata nasional, namun demikian perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan ke depan,
“Mengingat masih terdapat daerah dengan kantong kemiskinan tinggi yaitu Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Kepulauan Sula serta Pulau Taliabu,” bebernya.
Pada tahun 2023 upaya pengentasan kemiskinan perlu diefektifkan melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor untuk mengintervensi determinan-determinan kemiskinan yang meliputi. “Aspek kesehatan seperti penurunan kematian Ibu dan Bayi, serta penanganan stunting pada Balita; aspek pendidikan; aspek ketenagakerjaan dengan memperkuat pekerja sektor informal, peningkatan ketahanan pangan, serta penyediaan infrastruktur pelayanan dasar air bersih, sanitasi dan rumah layak huni,” ucapnya.
Indeks rasio gini mengalami penurunan dari 0,33 menjadi 0,30 poin, atau masih tetap terjaga dalam kategori ketimpangan rendah.
“Indikasi-indikasi makro sebagaimana di atas memberikan catatan bagi Perangkat Daerah, Kabupaten dan kota bersinergi untuk mengefektifkan langkah-langkah intervensi yang lebih baik lagi pada perencanaan pelaksanaan tahun 2023”,Bebernya.
Gubernur mengatakan, Meskipun secara makro telah memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi bila dicermati lebih mendalam, sesuai evaluasi pelaksanaan pembangunan, maka banyak hal yang perlu dilakukan guna menjawab permasalahan dan tantangan serta isu-isu strategis pembangunan.
Olehnya, menyikapi permalahan pembangunan dan isu strategis, maka RKPD Malut tahun 2023 diarahkan pada 7 prioritas pembangunan, yaitu Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia; Penguatan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung ekonomi; Peningkatan keterpaduan dan kualitas pengembangan wilayah; Pemajuan kebudayaan dan penguatan harmoni sosial; Peningkatan kemandirian dan daya saing ekonomi; Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
Penguatan transformasi birokrasi dan inovasi pemerintahan daerah
Menurut Gubernur, semua sasaran prioritas tersebut, harus dilaksanakan secara terukur dengan indikator strategis yang menjadi ukuran kinerja pembangunan daerah. “Hindari kegiatan-kegiatan yang mengarah bussines as usual, tetapi fokus pada kegiatan yang efektif dan mengarah pada keberhasilan program serta pencapaian target sasaran daerah, dengan prinsip money follow program,” katanya.
Sementara Usulan-usulan Pemerintah Kabupaten/Kota serta usulan masyarakat harus ditelaah secara cermat dengan tetap fokus pada pencapaian sasaran, mempertimbangkan kewenangan Provinsi serta kemampuan anggaran. Diutamakan sinergitas pada kegiatan-kegiatan prioritas yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran strategis daerah yang ditargetkan.
Adapun target Makro Pembangunan Provinsi Malut tahun 2023, yakni Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69.91 sampai 70,71 poin; Pertumbuhan Ekonomi 11,89 sampai 12,6 persen; Rasio Gini diharapkan berkurang hingga menjadi 0,254; Tingkat Kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 5,91 persen;
Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan menurun menjadi 4,69 persen,” tandanya.
Kepala Bappeda Salmin Janidi menyampaikan usulan Kabupaten /Kota 500 lebih diperkecil menjadi 300 lebih, sejumlah usulan anggarannya dicantumkan setelah pembahasan final. “Misalnya jalan berapa kilometer dan semua usulan itu nanti kita lihat prasyaratnya nanti apakah semua akan jalan atau tidak,”,ujarnya
Disela-sela kegiatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kategori perencanaan dan pencapaian daerah untuk tingkat Kota terbaik pertama Ternate dan untuk Tingkat Kabupaten terbaik pertama Halmahera Barat.
Sementara untuk penghargaan kategori penilaian kinerja konfergensi intervans penurunan stunting Provinsi Malut tahun 2021 terbaik pertama Kabupaten Halmahera Selatan, kedua Halteng, Ketiga Kepsul dan ke empat Jaltim. Penghargaan tersebut secara langsung diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir.(adv/lfa/pur)
