HARIANHALMAHERA.COM – Kepala Bidang Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Halmahera Barat (Halbar), M. Khoiri, memastikan aktivitas perkantoran ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Halbar sudah kembali bekerja usai lebaran sejak 24-25 Mei 2020.
Melalui rilis yang diterima Harianhalmahera.com, Rabu (27/5), Khori menegaskan, layanan kepada masyarakat juga sudah berjalan seperti biasa, dengan penyesuaian protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19.
“Jadi sesuai pantauan terkait ketidakhadiran ASN yang diberitakan Harian Halmahera kemarin itu, disebabkan karena pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang pelaksanaan kebijakan Aparatur Sipil Negara bekerja di rumah (Work From Fome/WFH) hingga 29 Mei 2020 mendatang. Itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 54/2020 tentang perubahan ketiga atas surat edaran Menteri PANRB No. 19/2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah,” bebernya.
Olehnya itu, dengan masa WFH yang diperpanjang oleh pemerintah hingga 29 Mei 2020, sesuai edaran Menpan, untuk menjaga agar tetap berjalannya proses pelayanan publik di Pemda Halbar, maka digunakan sistem shift bagi ASN. “Dalam aktivitas perkantoran, tetap menerapkan physical distancing”,ujarnya
Ditambahkan Khoiri, untuk aparatur yang bertugas secara langsung dengan penanganan Covid-19 yang tergabung dalam tim satuan gugus tugas, tetap melaksanakan tugas seperti hari biasa.
“Jadi untuk level pimpinan tetap datang dan bekerja di kantor memantau staf yang bekerja dari rumah, dan untuk tim gugus tugas PP Covid-19, tetap siaga dan menjalankan tugas seperti biasa, walaupun tidak di sekretariat,” jelasnya.
Sementara, pantuan terakhir, aktivitas perkantoran, baik Kantor Bupati hingga instansi yang berada di luar Kantor Bupati, seperti Dishub, Perindagkop, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, hingga pukul 16.00 WIT, Rabu (27/5) masih terlihat sepi. Tidak ada satupun pegawai. Kecuali di BPBD yang terlihat sudah banyak pegawai berkantor. (tr-4/Kho)
