HARIANHALMAHERA.COM–Dalam menjaga daya beli masyarakat ketika adanya wabah Covid-19, pemerintah
akan mempercepat program padat karya tunai. Salah satu cara mempercepat program tersebut adalah dengan menggunakan skema dana desa.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran untuk dana desa sebesar Rp 72 triliun. Akan tetapi, dana yang tersalurkan hingga Maret ini hanya masih sebesar 13 persen atau Rp 9,3 triliun dari total anggaran.
“Laporan yang saya terima di akhir maret 2020 dana desa yang tersalur baru 32 persen, yaitu hanya pada posisi angka Rp 9,3 triliun dari 4 tahap. (Tahap) pertama Rp 28 triliun, artinya kalau dari total Rp 72 triliun baru 13 persen, masih kecil sekali,” kata Jokowi dalam Video Conference,
Selasa (7/4).
Jokowi juga meminta agar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) membuat pedoman agar kepala desa bisa memanfaatkan dana desa tersebut sebagai modal untuk program padat karya tunai.
“Saya minta dari Kemendes membuat pedoman, memberikan panduan agar program padat karya tunai bisa betul-betul masif dan tepat sasaran,” terangnya.
Jokowi pun berpesan agar program ini menyerap pekerja dari keluarga miskin, pengangguran dan yang setengah menganggur. Bahkan, jika dimungkinkan, upah bisa diberikan tiap hari atau per minggu.
“Saya ingatkan agar pelaksanaan padat karya tunai menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Menjaga jarak dan memakai masker. Sehingga pelaksanaan program padat karya tunai tidak menganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran Covid-19,” tutup dia. (jpc/pur)
