HARIANHALMAHERA.COM–Belasan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD), Senin (21/12), menggelar aksi unjuk rasa dengan mendatangi Kantor Bawaslu Halmahera Barat (Halbar) di Desa Akediri, Kecamatan Jailolo.
Aksi yang dikoordinir Sahrir Jasmin ini, mendesak transparansi Bawaslu terkait penanganan dugaan pelanggaran Pilkada, baik yang menjadi temuan Bawaslu maupun yang dilaporkan.
Salah satu orator aksi, Ardi, dalam orasinya mempertanyakan kinerja Bawaslu dalam hal melakukan pencegahan pelanggaran Pemilukada sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Karena dalam proses penyelenggaraan Pilkada di Halbar, kata Ardi, dipenuhi dengan segala macam informasi buruk yang beredar di masyarakat.
“Informasi tentang adanya kecurangan pemilu, keberpihakan Bawaslu terhadap Paslon tertentu, intimidasi, kekerasan simbolik, sampai pada ancam – mengancam yang melibatkan antar pendukung pasangan calon,” bebernya.
Menurut dia, semua informasi yang dapat mematikan nilai demokrasi di Halbar ini, karena institusi Bawaslu sebagai pengawas pemilu tidak mampu meluruskan informasi, yang dapat mengancam soliditas masyarakat Halbar.
Massa aksi juga mendesak pihak Bawaslu mengklarifikasi informasi berupa foto, video dan berita yang dikaitkan dengan politik uang paslon tertentu dan menindaklanjuti tuduhan terhadap salah satu Komisioner Bawaslu Aknosius Datang ke pihak Kepolisian.
Bawaslu Halbar juga diminta memperbaiki sistem pelayanan komunikasi terkait mekanisme pelaporan yang terbuka dan tidak kaku, serta mengedepankan independen, profesional dan nilai-nilai demokrasi dalam menangani setiap laporan masyarakat.
“Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, akan kami tindak lanjuti ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI dan DKPP, agar segera mencopot seluruh komisioner Bawaslu Halbar,” teriak massa aksi. (tr-4/kho)
