HARIANHALMAHERA.COM– adi demo warga menuntut pencopotan kepala desa (Kades) akibat dugaan penyalahgunaan Dana desa (DD) rupanya menjadi tren di Halmahera Barat (Halbar) belakangan ini.
Kali ini, aksi itu digekar warga Desa Bobane Dano Kecamatan Jailolo Selatan kemarin. Dikoordinir Noval Sabale, puluhan warga desa ini mendatangi gedung DPRD Halbar mendesak Pemkab melalui Bupati Danny Missy segera mencopot sang Kades Seblum Babua lantaran ddiuga telah menyalahgunakan DD tahun 2017.
“Tadi kami sempat hearing dengan Komisi I pernyataan sikap dari mereka akan memberikan rekomendasi ke Inspektorat bersama DPMPD untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat karena masalah yang urgent yang kami bawa saat ini adalah kami persoalkan APBDes tahun 2017 yang menurut kami bermasalah”, akui Noval.
Dugaan penyalahgunaan DD itu kata dia bukan hanya terjadi tahun 2017, namun juga di tahun 2018 dan 2019 khususnya pada program fisik.
“Program yang tidak terealisasi di tahun 2017 diantaranya pengadaan perlengkapan adat, pembuatan deker 2 unit namun dalam RAB 3 unit, kaos tim bola pemuda 1 set, pengadaan perlengkapan pertanian kelompok Tani dan Nelayan. beberapa hari kemarin juga ada kunjungan kerja oleh komisi I DPRD,”tegasnya.
Warga juga mendesak pihak Inspektorat agar mengaudit kembali LPJ Pemdes tahun 2017 hingga 2019 mengingat fakta dilapangan banyak kegiatan yang ditemukan bermasalah.(tr4/pur)HARIANHALMAHERA.COM– adi demo warga menuntut pencopotan kepala desa (Kades) akibat dugaan penyalahgunaan Dana desa (DD) rupanya menjadi tren di Halmahera Barat (Halbar) belakangan ini.
Kali ini, aksi itu digekar warga Desa Bobane Dano Kecamatan Jailolo Selatan kemarin. Dikoordinir Noval Sabale, puluhan warga desa ini mendatangi gedung DPRD Halbar mendesak Pemkab melalui Bupati Danny Missy segera mencopot sang Kades Seblum Babua lantaran ddiuga telah menyalahgunakan DD tahun 2017.
“Tadi kami sempat hearing dengan Komisi I pernyataan sikap dari mereka akan memberikan rekomendasi ke Inspektorat bersama DPMPD untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat karena masalah yang urgent yang kami bawa saat ini adalah kami persoalkan APBDes tahun 2017 yang menurut kami bermasalah”, akui Noval.
Dugaan penyalahgunaan DD itu kata dia bukan hanya terjadi tahun 2017, namun juga di tahun 2018 dan 2019 khususnya pada program fisik.
“Program yang tidak terealisasi di tahun 2017 diantaranya pengadaan perlengkapan adat, pembuatan deker 2 unit namun dalam RAB 3 unit, kaos tim bola pemuda 1 set, pengadaan perlengkapan pertanian kelompok Tani dan Nelayan. beberapa hari kemarin juga ada kunjungan kerja oleh komisi I DPRD,”tegasnya.
Warga juga mendesak pihak Inspektorat agar mengaudit kembali LPJ Pemdes tahun 2017 hingga 2019 mengingat fakta dilapangan banyak kegiatan yang ditemukan bermasalah.(tr4/pur)
