HARIANHALMAHERA.COM – Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Halmahera Barat (Halbar), Ramli Nasser, memastikan dokumen terkait status lahan proyek Water Front City sudah selesai.
Pernyataan mantan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Halbar ini, merespon adanya aksi protes salah satu pemilik lahan bernama Eddy Frans Ofa, yang memasang spanduk penolakan pembangunan proyek tersebut.
Dimana sebelumnya, Eddy sempat memasang spanduk yang bertuliskan larangan pembangunan WFC di area tersebut. Karena saat lahannya belum dibayar, tahap penggusuran sudah jalan.
“Tapi seluruh dokumen sudah clear, termasuk pembebasan lahan kantor Kodim, pasar rakyat, maupun kantor PLN, melalui lembaga Afrizal selaku pihak ketiga yang dipercayakan Pemkab,” tegas Ramli di ruang kerjanya, Kamis (14/5).
Dikatakan Ramli, secara keceluruhan dokumen pembebasan lahan telah diserahkan ke bagian keuangan saat dirinya menjabat Kabag Pemerintahan.
Dimana, untuk pembebasan lahan WFC atau lahan terbuka hijau, sebelumnya telah dilakukan pembayaran kurang lebih Rp 5 Miliar, dan hanya menyisakan sekitar tiga pemilik Iahan yang belum dibayar oleh Pemkab.
“Pembayaranya itu bertahap, dan sebagian memang sudah dibayar. Dan hanya tersisa sekitar tiga pemilik lahan yang proses pencairan anggaran mungkin tertahan di keuangan,” bebernya.
Menurut dia, tentu ini menjadi tanggung jawab Kabag Pemerintahan Demianus Sidete, untuk memproses pencairan anggaran yang tertunda tersebut, agar secepatnya diselesaikan.
“Pemilik lahan saat proses kemarin juga menerima dan tidak mempersoalkan. Mungkin karena sampai saat ini belum ada kejelasan pembayaan, sehingga mereka mengambil langkah penolakan pembangunan,” jelasnya. (tr-4/Kho)
