HARIANHALMAHERA.COM–Belum adanya kejelasan status, membuat warga enam desa pro Halmahera Barat (Halbar) selalu menjadi kasus di setiap pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Apalagi, Pilkada kali ini juga melibatkan kedua kabupaten yang bersengkata yakni Halbar dan Halut. Meski secara mereka telah memiliki e KTP dan KK yang dikeluarkan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Halbar, namun warga di Kecamatan Jailolo timur ini tetap terancam tidak ,mencoblos karena status wilayah ini.
Devisi SDM KPUD Halbar Ramla Hasyim menegaskan, KPUD sendiri belum bisa menjamin
apakah warga enam desa bisa menyalurkan hak pilihnya atau tidak.
KPUD lanjut dia dalam penyusunan DPT berdasarkan DP4 yang nantinya disampaikan oleh
Kemendagri ke KPU RI. “Jika dalam DP4 terakomodir maka tentunya dilakukan pencoklitan,”terangnya seraya mengaku Pemuktahiran data pemilih Pilkada 2020 juga juga menggunakan DPT di Pileg 2019.
Sementara, Kadukcapil Halbar Andi Philly sebelumnya menegaskan, untuk perekaman e KTP khususnya di Kecamatan Jailolo Timur tetap dilayani Pemkab Halbar, Dari data Disdukcapil jumlah penduduk yang tersebar di 9 Kecamatan dalam semeseter satu berjumlah 132 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut menurut yang wajib e KTP sebanyak 85 ribu jiwa.
Sedangkan yang sudah melakukan perekaman sebanyak 80 ribu jiwa. “Untuk perekaman E
KTP ini juga setiap hari bisa saja bertambah mengingat ada penambahan usia.pemula,”ujarnya. (tr4/pur)
