HARIANHALMAHERA.COM– Usulan pembentukan Kecamatan Jailolo Tengah yang disampaikan DPRD Halmahera Barat (Halbar) mendapat dukungan dari elemen di Jailolo yang menamakan diri relawan Pemekaran Kecamatan Jailolo Pesisir (RPKJP).
Dukungan ini disampaikan lewat aksi demo yang digelar kemarin (15/7). Unjuk rasa puluhan warga dari empat desa di Jailolo yakni Desa Taouro, Bukubualawa, Ulo dan Bukumaadu di depan kantor Bupati Halbar itu mendesak Pemkab segera merealisasikan usulan dewan itu.
“Kami hadir disini untuk mendesak Pemkab Halbar jangan biarkan rencana pemekaran
Kecamatan terkatung–katung, segera realisasikan untuk kepentingan masyarakat,” koar Sultan salah demonstran dalam orasinya.
Menurut dia, warga yang berada di empat Desa itu menyetujui usulan DPRD itu untuk
memekarkan Kecamatan Jailolo menjadi dua. Salah satu alasan warga yang menginginkan
adanya pemekaran ini yakni persoalan rentang kendali.
“Warga mengeluhkan mahalnya ongkos transportasi dan sulit untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai ketika diperhadapkan dengan urusan di Kecamatan Jailolo, Karenanya menurut hemat kami, Kecamatan Jailolo sangat layak untuk dimekarkan,” terang Sultan.
Dia berharap, usulan ini segera ditindaklanjuti Pemkab, dan tidak lagi berbalas pantun di media. “Segera berikan kepastian secara tertulis persoalan pemekaran Kecamatan Jailolo,”
tambahnya.
Sekda Halbar Syahril Abd Radjak saat hearing dengan perwakilan massa menjelaskan
prinsipnya Pemkab mendukung penuh dan siap menindaklanjuti rencana pemekaran Jailolo ini.
Namun menurut Syahril yang perlu diselesaikan adalah di tingkat Desa, sebab salah satu
kendala pemekaran adalah terjadinya pro kontra di tingkat desa. “Ada sebagian desa yang
sepakat ada juga yang tidak sehingga saya menyarankan agar sudah harus diskusi terkait
penyambutan pemekaran”, ujarnya.
Persoalan yang berikut yang kerap timbul yakni pro kontra terkait penetapan ibu kota
kecamatan yang kerap memicu konflik diantara desa. Agar semuanya berjalan mulus dan satu suara, maka Pemkab meminta ada forum yang digelar di tingkat desa untuk membahas persoalan ini.
”Intinya saya akan bentuk tim yang kemudian menyusun dan mengawal agenda pemekaran ini sampai tuntas, kami pemerintah sangat mendukung dengan positif terkait proses pemekaran ini,” ujarnya.
Usai hearing, massa kemudian melanjutkan aksi di gedung DPRD. Namun, massa kecele
mengingat seluruh anggota dewan tengah keluar daerah. (tr4/pur)
