HARIANHALMAHERA.COM–Pihak Sekretariat DPRD (Setwan) Halbar mengaku, temuan BPK Malut soal anggaran perjalanan dinas anggota DPRD tahun 2019 sebesar Rp 430 juta lebih, hanya bersifat administrasi.
Bahkan, Sekwan Halbar Hadjia Sergi menilai temuan itu adalah tak lepas dari kesalahan yang dilakukan Inspektorat. Dia menuding OPD yang dipimpun Julius Marau itu sengaja menjebak Dewan dengan tidak secepatanya menindaklanjuti SK Bupati tentang penetapan besaran anggaran perjalanan dinas pimpinan dan angota DPRD.
Sehingga pihak Setwan pun menganggarkan perjalanan dinas 25 wakil rakyat Halbar itu dengan memakai SK Bupati yang lama. SK Bupati terbaru itu baru diterima setelah agenda “plesir” telah dilakukan.
Ujung-ujungnya oleh BPK pun ditemukan terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp 400 juta yang harus dikembalikan ke kas daerah. “Saya di hadapan pak Bupati saya jelaskan hal itu, bahkan sampai di BPK. Karena kami tidak pernah terima SK terbaru,”sebutnya
Setelah dilihat kode SK-nya, menunjukan koda A itu berarti SK itu dibuat waktunya hitungan tanggal mundur, dalam SK Bupati yang lama, perjalanan keluar daerah lima hari sedangkan SK terbaru empat hari
“Bahkan SK dari Inspektorat itu ada beberapa kali perubahan dengan kode sama (A) yang menunjukan waktu mundur. Jadi ini salahnya inspektorat, dan temuan itu di anggota DPRD yang lama,”ucapnya.
Sementara, Julius yang dikonfirmasi mengaku belum mengetahui sejauh mana tindaklanjut temuan BPK oleh pihak Setwan. “Nanti saya cros cek dulu besok. Tapi soal pengembalian nanti tanyakan lagi ke sekwan,” singkatnya.
Meski ada temuan, namun Setwan Halbar tidak masuk dalam daftar OPD yang jadi langganan temuan BPK. “Predikat” tersebut hanya disandang Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan (Dinkes) yang notabene OPD pengelola anggaran yang cukup besar setiap tahunnya..
Julius menuturkan, hal ini dikarenakan lemahnya sistem pengawasan internal OPD khususnya menyangkut pengelolaan anggaran. “Kami sudah sering membantu dua SKPD itu untuk pengendalian sistem agar semua kegiatan bisa di kendalikan dengan baik,” terang, Julius.
Dia menyebutkan, temuan yang sering didapati di Dinkes misalnya terbanyak kegiatan anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Semantra untuk PUPR, temuannya hampir si seluruh sumber anggaran, mulai DAK maupun Dana alokasi Umum (DAU). “Soal rincian berapa besar temuan yang pasti sangat banyak,” tukasnya (tr4/pur)
