HARIANHALMAHERA.COM–SALAH satu sorotan Kapolda Malut Irjen Pol Risyapudin Nursin dalam rangka pengamaan arus mudik lebaran khususnya di jalur lintas Halmahera adalah konflik yang terjadi antara Organda Sofifi Tikep dengan Organda Weda, Halteng yang berpotensi muncul lagi.
Karena itu, agar pelayan arus mudik khususnya rute Sofifi-Weda berjalan lancar jenderal bintang dua ini pun memerintahkan DIrektorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Malut segera turun berkordinasi dengan berbagai pihak guna menyelesaikan konflik yang sempat berujung bentrok di Dusun Loleo, Desa Aketobololo, Kecamatan Oba Tengah, 27 Maret 2022 lalu itu
Penegasan tersebut, setidaknya diungkapkan oleh Kapolda, saat pembukaan Rakernis Fungsi Ditlantas tahun 2022, di Aula Patria Ditlantas Polda Malut, Rabu (20/4) .
“Terkait dengan masalah trayek angkutan yang menyebabkan timbulnya perkelahian, saya minta agar Dirlantas serta Kasatlantas Polres Halteng dan Tidore, silahkan ajak dari Dinas Perhubungan, serta ketua Organda Provinsi,dan Kabupaten baik itu Halteng maupun Tidore sehingga hal ini bisa segera diselesaikan,” tegas Kapolda dalam arahanya.
Kapolda menjelaskan, hal ini tentunya menjadi tanggungjawab kita semua, khususnya Polantas, yang mempunyai andil yang cukup besar dalam menjaga Kamseltibcarlantas.
Terkait dengan rapat teknis sendiri menurut Kapolda, merupakan forum yang tepat bagi jajaran Ditlantas Polda Maluku Utara untuk menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada tahun 2021, serta menyatukan persepsi seluruh jajaran dan stakeholder dalam meningkatkan kualitas kinerja ditlantas Polda Malut di tahun 2022.
Dimana, dalam menyikapi perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, Ia mendorong agar seluruh jajaran Ditlantas Polda Maluku Utara senantiasa meningkatkan kemampuan penguasaan dan penggunaan teknologi informasi ketika menjalankan tugas-tugasnya.
Juga menggunakan pendekatan yang persuasif edukatif kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas. “Hal ini merupakan salah satu upaya kita untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan prima, serba cepat, transparan dan berkeadilan,” jelasnya.(par/pur)
