HARIANHALMAHERA.COM– Kehadiran tol laut di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) disebut Komisi II DPRD setempat bahwa tidak mampu mencapai tujuan yan sudah diprogramkan pemerintah. Pihaknya pun mendesak Pemkab Halteng untuk segera benahi pelayanan transportasi laut tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Halteng, Ahlan Djumadin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini tol laut belum bisa mencapai tujuan apa yang sudah di programkan pemerintah sesuai dengan hasil tindaklanjut Komisi II DPRD Halteng ke Surabaya.
“Saya berkesimpulan bahwa tol laut di Weda belum mencapai tujuan sebagaimana yang diprogramkan oleh pemerintah, olehnya itu harus ada langkah-langkah perbaikan dari pemerintah,”katanya, kamis (16/3).
Menurutnya, perbaikan yang wajib adalah pengawasan barang, sebab komisi II DPRD Halteng telah temukan beberapa fakta di lapangan, salah satunya barang yang dikirim dari Surabaya ke Halteng ternyata manifestnya lain.
“Butuh pengawasan dari regulator (Pemerintah). Pemilik barang dan operator bertanggung jawab, mau dikasih pulang atau dibiarkan hancur itu silahkan, ini supaya ada efek jera. Disisi lain masih ada kelemahan pedagang lokal. Sebab, harga barang masih tinggi padalah impornya melalui tol laut, ini namanya belanja bukan di distributor tapi belanja di tengkulak,”tandasnya.
Ahlan pun sarankan Pemkab Halteng melalui Dinas Perhubungan (Dishub) harus siapkan depo kontener untuk kenyamanan bongkar muat. Apalagi lagi lanjutnyam program tol laut sendiri dikabarkan akan berakhir bulan April 2023 akan tetapi diupayakan untuk diperpanjangan, karena kehadiran tol laut merupakan pasokan barang bersubsidi.
“Kami juga sudah rekomendasikan untuk dibenahi kalau ada JPT yang nakal, maka akan dievaluasi untuk direkomendasikan jangan lagi masuk di program tol laut. Kami akan dorong Pemda Halteng agar usulkan ke Pempus kalau boleh diperpanjang program tol laut,”pungkasnya.(tr-01)
