HARIANHALMAHERA.COM–Keterlambatan gaji dalam institusi pemerintah, seolah sudah menjadi hal biasa. Namun tidak biasa bagi Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi yang baru melepas jabatan mereka sebagai kepala dan wakil kepala daerah.
Terlepas masih banyak pekerjaan selama lima tahun yang belum selesai dikerjakan, namun gaji ribuan PNS yang belum tuntas diakhir masa jabatan ini, pastinya akan menjadi kenangan ‘pahit’ dan tidak akan dilupakan para abdi negara.
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Halut Mahmud Lasidji menyebut, keterlambatan pembayaran gaji PNS ini bukan suatu tindakan yang disengaja melainkan sistem transfer pusat ke daerah yang belum dilakukan.
“Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat belum juga ditransfer ke kas daerah. Biasanya DAU dari pusat setiap akhir bulan atau awal tahun sudah masuk ke daerah,” kata Mahmud, Selasa (16/1).
Menurutnya, alokasi anggaran untuk pembayaran gaji seluruh PNS di Halut mencapai Rp 16 miliar. Jumlah itu untuk PNS di Halut yang mencapai hampir 4.000 orang. “Sedangkan setiap bulan dana transfer ke daerah sebanyak Rp 38 miliar,” jelasnya
Dijelaskan, DAU untuk Kabupaten Halut tahun 2021 tidak ada kenaikan, hanya sebesar Rp 474 miliar. Sementara tahun ini ada ada penambabahan PNS. Dengan adanya tambahan PNS, maka secara otomatis menambah beban anggaran di tahun 2021.
“Kami berharap pemerintah pusat segera mentransfer DAU ke rekening daerah, sehingga kami dapat menyelesaikan hak-hak pegawai, apalagi ini sudah masuk pertengah bulan kedua,” pintanya.(cw/fir)
