HARIANHALMAHERA.COM– Sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, sejumlah daerah yang akan menggelar, langsung bersiap. Salah satunya membukan komunikasi dengan pemerintah daerah.
Bahkan, beberapa daerah sudah mendapatkan gambaran jumlah anggaran yang dibutuhkan, sebagaimana kesiapan pemerintah daerah. Namun, di Halut ternyata belum ada komunikasi antara KPU dengan daerah terkait gambaran kebutuhan angaran yang dibutuhkan.
Padahal, biaya Pilkada bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dalam proses pembahasannya cukup panjang. Di sisi lain, daerah juga harus menyiapkan biaya ‘pensiun’ bagi anggota dewan yang akan mengakhiri masa pengabdian.
Ditemui kemarin, Ketua KPU Halut Muhammad Rizal mengatakan, anggaran pilkada belum dikomunikasikan, tapi akan segera diusulkan. “Untuk anggaran pilkada, KPU sudah ada kesiapan untuk pengusulan,” jelasnya.
Menurutnya, sejauh ini masih dikaji berapa besar anggaran yang dibutuhkan. Alasannya, tahapan pilkada baru akn start di September. “Namun yang pasti usulan anggaran akan disesuaikn kebutuhan,” sebut Rizal.
Sebelumnya sempat disinggung, pada Pilkada 2015 lalu, anggaran yang diusulkan KPU sebesar Rp18 miliar, namun dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, hanya disetujui Rp10 miliar.(fik/fir)
