HARIANHALMAHERA.COM–Wacana Pergantian Antar Waktu (PAW) tengah ramai di tubuh Partai Demokrat (PD). Termasuk di DPC PD Halut. Buntut dari Konferensi Luar Biasa (KLB) membuat PD kubu Agus Harimurti Yudoyono (AHY) langsung bergerak mempersiapkan pergantian kader yang duduk di lembaga legislatif.
Di Halut, Ketua DPC PD Yulius Dagilaha disebut salah satu yang akan di-PAW. Karena Yulius sudah membelot dengan mendukung KLB yang memilih Moeldoko sebagai Ketua DPP partai berlambang bintang mercy itu.
Tidak hanya itu, Yulius bahkan kabarnya sudah dilengserkan dari kursi Ketua DPC PD Halut. Posisi Yulius digantikan Lazarus Ishak yang ditunjuk sebagai Plt Ketua. “Kepemimpinan AHY saat ini dan selamanya tetap diakui oleh pemerintah. Karena itu untuk PAW secepatnya diproses,” tegas Lazarus.
Untuk proses PAW ini, Lazarus menyebut, kursi yang nantinya akan ditinggalkan Yulius akan digantikan Janlis Kitong sebagai peraih suara terbanyak ketiga di daerah pemilihan (dapil) I Tobelo. “Ini dulu yang akan diprioritaskan. Soal siapa nantinya yang akan berpeluang menduduki jabatan Ketua DPRD, pastinya semua wakil rakyat dari Demokrat memiliki peluang yang sama,” ujar Lazarus.
BACA JUGA : YULIUS DAGILAHA GUGAT AHY
Diketahui, PD di Halut merupakan partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. PD di tangan Yulius mampu memenangi Pileg 2014 dan Pileg 2019 dengan mengantar empat kader terbaik duduk dalam lembaga legislatif, sembari mempertahankan kursi Ketua DPRD.
Sementara itu, kabar pemecatan terhadap Yulius Dagilaha dari Ketua DPC PD Halut oleh DPP Demokrat hingga wacana PAW dari anggota DPRD Halut, rupanya masih simpang siur, meski sebelumnya disebutkan beberapa pengurus partai bahwa surat keputusan (SK) pemecatan sudah ada. Sebab, surat tembusan pemberitahuan atas masalah tersebut belum didapat pihak KPU Halut.
Ketua KPU Halut Muhammad Rizal ketika dikonfirmasi terkait seputar masalah tersebut menyampaikan, bahwa sampai saat ini KPU Halut baru mendapatkan informasi pemecatan Ketua DPC Demokrat Halut melalui berita media massa. “Untuk pemberitahuan resmi atau bukti fisik seperti surat maupun dokumen lain terkait masalah itu belum ada. Belum ada tembusan atau pemberitahuan resmi terkait masalah Demokrat Halut,” katanya, Sabtu (13/3).
Meski dari Demokrat Halut sendiri menurut Rizal, sempat berkoordinasi ke KPU Halut terkait gejolak Demokrat yang mana menyampaikan bahwa akan ada wacana bakal pemecatan terhadap petinggi DPC Demokrat yang ikut KLB di Deli Serdang Sumut. ”Memang sempat ada koordinasi soal ini (masalah Demokrat), tapi prinsipnya secara administrasi belum ada yang masuk ke KPU Halut,” ujarnya.
Rizal menegaskan, kalau sudah ada pemberitahuan secara resmi terkait masalah ini tentunya KPU Halut akan tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. ”Prinispnya kami KPU Halut hanya menunggu dan menindaklanjuti sesuai aturan,” pungkasnya.(cw/dit/fir)
