HARIANHALMAHERA.COM–Pemerintah Kecamatan Galela Barat (Galbar) meminta pihak aparat keamanan baik Koramil dan Polsek wilayah setempat untuk ikut melakukan pengawasan dan pengawalan ketat terhadap proses penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Langkah itu diambil lantaran belakangan ini BLT sering disalahgunakan oleh oknum perangkat Pemerintah Desa atau dilakukan pemotongan hingga pungutan liar terhadap penerima bantuan.
Camat Galbar, Abdul Wadud Umar Sou, mengatakan, dalam waktu dekat sejumlah Desa di wilayah Galbar akan melakukan penyaluran BLT tahap I sebesar 40 persen dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana BLT tersebut pihaknya pun menyurat ke Pemdes untuk transparan dalam pemberian BLT sekaligus meminta jajaran TNI-Polri untuk ikut awasi ketat. “Kami Pemerintah Kecamatan Galbar sudah surati 9 Desa masing-masing Desa Samuda, Sotabaru, Kira, Duma, Gotalamo, Makete, Ngidiho dan Desa Roko soal penyaluran BLT termasuk meminta Koramil dan Polsek Galela untuk ikut awasi dilapangan,”katanya, selasa (2/8).
Sebelumnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halut sempat memberi warning terhadap Kepala Desa (Kades) agar tidak melakukan pemotongan BLT atau disalahgunakan, sebab pihaknya tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penyalahguaan BLT.(tr-05)
