HARIANHALMAHERA.COM– Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara (Halut) terus melakukan pengembangan kasus dugaan pembayaran gaji fiktif tahun 2019 sampai 2022 di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Halut. Rencananya dalam waktu singkat pihaknya agendakan pemeriksaan sejumlah pejabat pemda setempat yang dianggap terkait dalam perkara tersebut.
Kasi Pidsus Kejari Halut, Eka J. Haer, mengatakan bahwa dalam penyelidikan kasus dugaan gaji fiktif tersebut sebelumnya penyidik sudah periksa beberapa pejabat di lingkup Satpol PP, salah satunya bendahara.
“Pekan depan, kami upayakan periksa sejumlah pejabat yang dianggap terkait dengan perkara ini seperti pejabat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan termasuk Satpol PP Pemkab Halut,”katanya, rabu (1/3).
Disentil soal kerugian negara dalam kasus tersebut, Kasi Pidsus Kejari Halut, menyampaikan bahwa penyidik belum membuka secara resmi, karena saat ini masih melakukan pemeriksaan dan tentunya akan disampaikan setelah sudah selesai.
“Kita belum bisa sampaikan berapa banyak anggaran gaji fiktif yang disalahgunakan, saat ini kita masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat dulu,”ujarnya.(sal)
