HARIANHALMAHERA.COM–Tahun anggaran 2022 sudah memasuki kuartal ke empat, namun kinerja belanja negara oleh Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Halmahera Timur (Haltim) dan Kabupaten Kepulauan Morotai sampai dengan akhir November 2022 ini baru mencapai 76,974 atau angggaran pusat untuk keempat daerah tersebut masih tersisa di bank sebesar Rp 407,37 miliar yang belum dicairkan.
Hal itu membuat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tobelo sebagai pengelola APBN untuk empat daerah tersebut meminta adanya langkah percepatan pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penumpukan tagihan di akhir tahun.
Kepala KPPN Tobelo, Toni menyampaikan bahwa postur APBN yang di kelola KPPN Tobelo sampai dengan periode 30 November 2022 yang meliputi Kabupaten Halut, Haltim, dan Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari 1 satker kantor pusat, 61 Satker kantor Daerah, 2 satker tugas pembantuan dan 1 satker Desentralisasi dengan total pagu belanja sebesar Rp 1,77 triliun,dan proyeksi PNBP sebesar Rp.25,32 miliar.
“Terkait realisasi pendapatan sampai dengan tanggal 30 November 2022 sebesar Rp605,76 miliar meningkat 25,404 (YoY) dengan komposisi penerimaan perpajakan sebesar Rp 559,39 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 46,37 miliar. Secara keseluruhan kinerja pendapatan di wilayah kerja KPPN Tobelo meningkat 25,404 (YoY) di banding tahun lalu, tercatat realisasi penerimaan perpajakan memiliki kontribusi sebesar 92,354, sementara PNBP memiliki kontribusi sebesar 7,654 dari total pendapatan sampai dengan 30 November 2022,”katanya, Selasa (20/12)
Sementara dari sisi belanja lanjutnya, realisasi belanja APBN yang di salurkan melalui KPPN Tobelo sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp1.361,59 miliar atau meningkat 1,904 YoY di banding tahun anggaran sebelumnya, di mana realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 625,28 miliar (45,924) secara persentase turun sebesar 2,084 YoY, sedangkan untuk realisasi belanja TKDD sebesar Rp736,30 miliar (54,084) mengalami kenaikan 5,344 YoY.
“Untuk realisasi belanja transfer ke daerah yang di salurkan melalui KPPN Tobelo sampai tanggal 30 November 2022 sebesar Rp736,30 miliar tersebut terdiri dari DAK fisik, DAK non fisik, dan Dana Desa (DD) telah di salurkan untuk Kabupaten Haltim sebesar Rp215,58 miliar (74,584) yang secara persentase turun sebesar 2,074 (YoY), Halut sebesar Rp 251,77 miliar (75,314) yang secara persentase mengalami kenaikan sebesar 12,694 (YoY), dan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp268,96 miliar (79,094) yang secara persentase mengalami penurunan sebesar 18,36 (YoY). Penurunan yang terjadi di Pulau Morotai akibat adanya penurunan DAK Fisik penugasan dan DAK Fisik reguler di bandingkan tahun sebelumnya,”terangnya.
Terkait belanja pemerintah pusat untuk K/L lanjutnya, tren realisasi pada bulan November 2022 mengalami peningkatan drastis akibat adanya realisasi kontrak belanja modal (kode belanja 53) yang memiliki termin pada bulan November. Sedangkan untuk realisasi belanja bulan November secara keseluruhan turun di bandingkan bulan Oktober, yang di akibatkan adanya peningkatan drastis belanja Transfer ke Daerah bulan Oktober akibat batas pengajuan tahap II belanja DAK Fisik pada 21 Oktober 2022, lalu untuk bulan November masih menunggu dokumen pengajuan tahap III. Peningkatan drastis pada bulan Oktober menyebabkan realisasi bulan November 2022 menurun, namun secara total merupakan peningkatan dibandingkan bulan September 2022.
“Sampai dengan 30 November 2022 tercatat data kontrak pengadaan barang dan jasa sebanyak 266 kontrak dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 322,40 miliar. Lebih rinci, sebanyak 241 kontrak dengan nilai sebesar Rp. 262,11 miliar telah di selesaikan dan di realisasikan, sementara sebanyak 23 kontrak dengan nilai Rp. 238,72 miliar dalam proses penyelesaian pekerjaan dan terdapat sisa rencana realisasi kontrak dicadangkan sebesar Rp60,29 miliar atau sebesar 18,74 dari keseluruhan nilai kontrak di cadangkan,”ungkapnya.
Dari total pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 805,53 miliar menurutnya, sampai dengan akhir November 2022 masih menyisakan alokasi anggaran yang belum terserap sebesar Rp 180.25 miliar atau setara 22,38 dan masih tingginya nilai kontrak yang belum direalisasikan sehingga menjadi tantangan bagi satuan kerja untuk mengakselerasi kegiatan dan penyerapan, terutama terkait rencana pengadaan barang dan jasa serta mereviu kembali rencana belanja tahun anggaran 2022 sebelum tahun anggaran berakhir.
“Realisasi belanja TKDD sampai dengan 30 November 2022 secara keseluruhan, baik yang di salurkan melalui KPPN Tobelo maupun terpusat terdiri dari DAK fisik, DBH, DAU, DD, DAK non fisik, dan DID. Dari keseluruhan dana transfer, baik yang disalurkan melalui KPPN Tobelo maupun terpusat yang telah direalisasikan Kabupaten Halut sebesar Rp. 874,19 miliar (90,924), Haltim sebesar Rp. 858,13 miliar (96,784), dan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 724,53 miliar (93,314),”pungkasnya (sal)
