HARIANHALMAHERA.COM–Penggunaan anggaran covid-19 di tahun 2020 memang menyisakan banyak pertanyaan. Mulai dari perbedaan penyampaian jumlah anggaran dari pejabat, hingga transparansi penggunaan anggaran tersebut.
Sebagaimana pernah diberitakan, ada beberapa versi jumlah anggaran covid-19 2020 yang digunakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halut. Pernah disebutkan angka Rp 50 miliar; ada juga versi lain Rp 55 miliar. Namun, informasi dari Dewan Kabupaten (Dekab) Halut ternyata anggaran covid-19 2020 sebesar Rp 60,5 miliar.
Ini pun belum diperjelas, apakah jumlah itu termasuk dengan penganggaran dana covid-19 di desa melalui dana desa ataukah sudah termasuk di dalamnya. Sementara, Dekab Halut menyebut sampai sejauh ini belum ada rincian laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana tersebut ke dewan.
“Kami sudah pernah meminta laporan pertanggung jawaban atas realisasi anggaran covid-19 tahun 2020, tetapi sampai detik ini belum diberikan Pemkab Halut, terutama Satgas Covid-19 Kabupaten Halut,” kata Wakil ketua komisi II DPRD Halut, Fahmi Musa, kemarin.
Politisi PKB Halut ini menyebutkan, total anggaran covid-19 dianggarkan pada tahun 2020 kemarin sebesar Rp 60,5 miliar. Dari besaran tersebut masih tersisa sekira Rp 39 miliar untuk penanganan selama empat bulan terakhir, yaitu bulan September sampai Desember. ”Jadi dana sisa ini yang belum dipertanggungjawabkan dan belum diketahui oleh DPRD, sehingga patut dipertanyakan kemana dana sisa itu,” tandasnya.
Pemkab Halut, menurut mantan jurnalis ini, seharusnya menyerahkan laporan pertanggung jawaban sisa anggaran tersebut. Sebab di 2021 ini kembali alokasikan anggaran covid-19 sebesar Rp 19,6 miliar lebih. “DPRD bersama pemerintah memang sudah sepekati dana penanganan covid untuk 2021, namun DPRD juga minta sisanya itu yang harus dipertanggung jawabkan,” ujarnya.
Demi menjaga kepercayaan masyarakat, lanjut Fahmi, Pemkab Halut segera sampaikan laporan anggaran sisa tersebut. “Pertanggung jawaban anggaran itu wajib, sebab ini uang Negara. Tentu kita inginkan rakyat percaya bahwa Pemkab Halut dalam pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai di lapangan,” pungkasnya.(dit/fir)
