HARIANHALMAHERA.COM–Kehadiran media Suara KPK di Kabupaten Halmahera Utara ternyata diragukan legilitasnya oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Pemkab Halut. Sebab, selain tersiar kabar dari warga bahwa oknum wartawannya melakukan tindakan tidak terpuji juga belum pernah koordinasi ke pemda terkait statusnya.
Kepala Diskominfo Halut, Decky Tawaris, mengatakan, pihaknya belum percaya kalau media Suara KPK memiliki legilitas, sebab media yang resmi terdaftar di pemerintah ataupun dewan pers biasanya berkoordinasi dengan pemerintah, namun hal itu tidak dilakukan oleh media Suara KPK.
“Memang kami ragukan media ini (Suara KPK), lebih parahnya lagi kami dapat laporan warga soal gerakan tidak terpuji yang dilakukan media ini, dan terbaru adanya keluhan dari salah satu kepala sekolah di Kecamatan Tobelo Barat bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai wartawan di media Suara KPK telah meminta uang dengan cara menakut-nakuti,”katanya, senin (31/1).
Keluhan atas ulah oknum wartawan Suara KPK tersebut menurut juru bicara Pemkab Halut, sudah didengar Bupati Halut hingga turut sesalkan, karena dianggap menciptakan keresahan ditengah masyarakat.“Bupati pernah sampaikan agar segera diatasi masalah ini dan kalau masih ditemukan seperti itu lagi maka keluarkan dia dari Halut,”ujarnya.(tr-05)
