HARIANHALMAHERA.COM–Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara dibawah kendali Bupati Frans Manery dan Wakil Bupati Muhlis Tapi-Tapi, ternyata dalam program skala prioritas di tahun 2023 mendatang telah menggusung tema central Halut Sejahtera. Misi sejahtera itu terungkap dalam paparan yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Halut, E.J. Papilaya pada Murembang RKPD tingkat Provinsi Maluku Utara yang berlangsung Senin (18/4) kemarin di Ballroom Gamalama, Sahid Hotel Ternate.
Sekda Halut, E.J. Papilaya menyampaikan bahwa misi Halut Sejahtera yang di usung oleh FM-Mantap itu merupakan komponen utama yang di tuangkan dalam program visi- misi. “Pertama, kalau mau sejahtera, maka pembangunan tentunya harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan secara periodik, berdasarkan masa jabatan Bupati dan wakil Bupati yang saat ini masuk dua periode,”katanya
Point kedua lanjut Sekda Halut, yakni inovasi. Sebab tanpa inovasi tentunya tidak akan berubah. point ketiga menyangkut investasi, pemkab saat ini juga tidak lagi berpikir bagaiamana mendatangkan investasi, sementara dalam daerah cukup banyak pengusaha local. “Untuk point keempat adalah kebersamaan, dimana secara bersama-sama berkeadilan dan point kelima yang tak kalah penting bagaiamana dalam pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati tingkatkan pelayanan yang akan terus di tingkatkan, baik kesehatan, pendidikan dan lain-lain,”ujarnya.
Kalau di lihat indikator makro di Halut menurutnya, indkes pembangunan manusia di tahun 2022 itu ada pada angka 68,85 persen kemudian pada tahun 2023 nanti akan di coba pada angka 69,53. “Pertumbuhan ekonomi akan di coba untuk mendapatkan angka 5,20 persen. Dimana tahun 2022 ada peningkatan 3,66 persen. Sementara pendapatan perkapita dari harga konstan itu, pemkab di tahun 2023 mendatang akan di dorong pada angka 19,98 persen dari tahun 2022 sebesar 19,37 persen atau meningkat 40 point. Indeks rasio ini, di tahun 2023 diupayakan mencapai 0,265, karena ditahun sebelumnya ada pada angka 0,28 persen,”ujarnya.
Sekda menambahkan bahwa soal tingkat pengangguran terbuka memang tinggi, namun di tahun 2023 akan didorong pada angka 4,430 dalam artian angka pengangguran akan di kurangi, termasuk tingkat kemiskinan yang pada tahun 2023 akan di dorong hingga turun pada angka 3,80 persen dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 3,80 persen.“Yang menjadi point penting pada murenbang RKPD tingkat Provinsi Maluku Utara nantinya, ada beberapa liding sektor yang tentunya perlu mendapat perhatian serius Pemprov Malut. Dimana, berdasarkan catatan pemkab halut, setidaknya terdapat OPD,”terangnya.
Soal infrastruktur jalan dan jembatan di Halut dikatakan Sekda, terdapat beberapa yang menjadi tanggung jawab Provinsi Malut, seperti jalan Kao-Toliwang yang saat ini sudah dibangun akan tetapi belum tuntas kemudian dua jembatan di Desa Popon dari bandara Kao tembus Halbar dan jembatan di Desa Gagaapok, Momoda dan Tolabit Kecamatan Kao Barat yang juga belum tuntas dikejarkan.
“Untuk pembukaan badan jalan ini, Bupati juga sudah mencoba melalui APBD tahun 2022. Tapi kita juga butuh dukungan pemprov untuk pembangunan jembatan. Kami pemda Halut juga minta support dari Pemprov Malut penanganan pasca bencana di Desa Ruko, yakni bantaran sungai yang sering menyebabkan banjir serta di Tuguis Kecamatan Kao Barat.
Di sektor ESDM ungkap Sekda, tentu diharapkan Pemprov agar ada dukungan tenaga kelistrikan rumah penduduk yang belum teraliri listrik khususnya di daerah Loloda Kepulauan dan Tobelo Barat.“Sementara sektor Kelautan dan Perikanan (DKP) juga membutuhkan support dari provinsi, terkait kebutuhan sarana dan prsasrana usaha perikanan tangkap di 17 kecamatan,”ungkapnya
Terakhir di sektor pertanian, Sekda menyampaikan bahwa diharapkan ada dukungan dari provinsi berupa kebutuhan sarana dan prasarana pertanian di Kecamatan Kao Barat. “Sebab Kao Barat menjadi lumbung pangan. Terpenting adalah usulan ini sedianya dapat diakomodir pada musrenbang RKPD tahun 2023 nanti sehingga pemda Halut juga ekstra keras menindaklanjuti program tersebut,”pintanya.(par)
