HARIANHALMAHERA.COM– Pergantian pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara kembali dilakukan Bupati Frans Manery dan Wakil Bupati Muchlis Tapi-Tapi. Jumat (17/12), telah digelar prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh puluhan pejabat di Pandopo lantai II Kantor Bupati Halut.
Mereka yang diberikan amanah jabatan tersebut adalah pejabat eselon III dan IV sebagaimana berdasarkan surat Keputusan Bupati Halut No: 821.2/04 BKDPSDA/Kep/PD/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Esalon III dan IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
Prosesi pelantikan itu dipimpin oleh Wabup Muchlis Tapi-Tapi dan didampingi Sekda, E.J Papilaya MTP, serta turut hadir para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Para pimpinan OPD Halut.
Usai pelantikan pejabat struktural esalon III dan esalon IV, Wabup Muchlis, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tata kelola pemerintahan terus berubah drastis, salah satu ada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana komitmen Bupati bahwa akan bergerak cepat pembenahan.
“Pelantikan ini merupakan suatu proses yang biasa biasa saja, dan dalam roling jabatan tentunya untuk merevitalisasi struktur jabatan yang berada dalam ruang lingkup pemerintah daerah kabupaten Halmahera Utara,”katanya.
Wabup Muchlis berharap dalam proses pelantikan tersebut juga menjadi pelajaran kita semua untuk mereduksi kemauan dan menerima apa yang ditetapkan dalam setiap momentum.
“Sekali lagi, pelantikan ini diharapkan tidak di jadikan sebagai suatu beban dalam kerja kita yang pada akhirnya berdampak pada aktivas kerja, tetapi bekerjalah sesuai dengan jabatan yang diemban oleh saudara saudara sekalian,”ujarnya.
Wabup menambahkan, dimana proses pelantikan tidak akan berhenti sampai disini saja, tetapi akan berkelanjutan sampai masuk masa pensiun kita. Meskipun apa yang ditetapkan itu berat tetapi kita harus belajar menerima apa yang telah ditetapkan dalam birokrasi pemerintahan.
“Saya berharap kita harus belajar bersikap dalam menghadapi kenyataan, bahwa ini adalah dinamika perubahan dan harus biasa-biasa saja. Jangan karena adanya perubahan jabatan, kita justru kemudian memprovokasi situasi. Ini akan sangat beresiko terhadap ASN. Olehnya itu, dengan perubahan ini masing-masing unit kerja bisa akur dan solid dalam bekerja dan saling memahami agar dapat bekerja yang lebih baik dalam membangun daerah,”ungkapnya.(cw)
